Tak Mau Ada Risiko saat Puncak Haji 2025, Menteri Agama Tugaskan Itjen Petakan Mitigasi Layanan di Armuzna

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Agama (Menag) RI Prof. Nasaruddin Umar menugaskan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag membuat peta mitigasi layanan potensi risiko terhadap jemaah saat kondisi puncak haji 2025.

Nasaruddin Umar menjelaskan, mitigasi risiko berupa layanan terbaik menjadi cara agar terhindar segala hal tidak diinginkan saat jemaah haji 2025 berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

"Kerja Itjen dalam memetakan mulai dari risiko, penyebab, dampak, hingga mitigasinya adalah bentuk kesiapan yang luar biasa. Ini akan menjadi acuan penting dalam menyukseskan puncak layanan haji," kata Menag Nasaruddin Umar dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/4/2025).

Nasaruddin selaku Menag RI mengapresiasi Itjen yang terus bekerja keras membuat peta risiko selama berlangsungnya puncak haji 2025.

Menurutnya, apreasiasi tersebut pantas diterima Itjen Kemenag karena bekerja secara komprehensif saat menyusun peta risiko dan mitigasi dengan baik.

Berdasarkan penyelenggaraan haji sebelum-sebelumnya, risiko saat puncak haji sering terjadi dan tidak boleh dianggap sepele.

Melalui mitigasi yang tersusun rapi, kata Menag, setidaknya menjadi upaya meminimalisir bahkan tidak akan terjadi sesuai keinginan semua pihak.

"Apalagi menyangkut pelaksanaan murur, ini bagian penting dalam optimalisasi layanan jamaah haji. Maka perhatian terhadap kaidah syariah juga harus menjadi prioritas," tuturnya.

Sementara, Plt. Inspektur Jenderal Kemenag Faisal Ali Hasyim turut memberikan penjelasannya bahwa, pihak Itjen sudah memberikan laporan mengenai hasil pemetaan risiko dan mitigasi saat di Armuzna.

Faisal Ali mengatakan bahwa, Itjen telah menyerahkan laporan tersebut kepada Prof. Nasaruddin Umar selaku Menag RI sebagaimana tanggungjawab yang harus diselesaikan oleh Itjen Kemenag.

"Mitigasi risiko layanan Armuzna ini kami siapkan sebagai langkah preventif terhadap potensi masalah yang dapat menghambat kelancaran ibadah jamaah," ujar Faisal Ali.

Ia berpendapat penurunan angka risiko sebagai bentuk fokus dalam pengawasan selama penyelenggaraan ibadah haji 2025.

Ia menyebutkan bahwa, langkah seperti ini agar jemaah haji Indonesia puas atas pelayanan haji 2025.

"Ukuran sukses haji tetap merujuk pada Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI) yang diukur oleh BPS. Maka pengawasan kami pun diarahkan untuk memberi dampak pada meningkatnya kepuasan tersebut," tandas Faisal Ali.

(ant/hap)