Ini Tiga Isu Krusial yang Dibahas dalam Mudzakarah Perhajian

Jakarta, tvOnenews.com-Forum Mudzakarah Perhajian di Bandung diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bermuara pada kemaslahatan umat dan bukan malah memberatkan para calon haji. "Melakukan tindakan untuk rakyat harus didasari untuk kemaslahatan dan tidak melahirkan mudharat untuk rakyat," ujar Menag Nasaruddin Umar saat membuka Mudzakarah di Institut Agama Islam Persis, Bandung, Kamis malam. Paling tidak, menurut Menag, ada tiga isu krusial yang menjadi pokok bahasan yakni skema murur, tanazul, dan respon hasil Ijtima MUI soal nilai manfaat dana haji. Murur merupakan pergerakan jamaah haji dari Arafah melintas di Muzdalifah, lalu menuju ke Mina saat puncak haji. Jamaah diberangkatkan dari Arafah setelah Maghrib menuju Muzdalifah, tanpa turun, dan langsung menuju ke Mina. Murur secara sistematis kali pertama diterapkan pada penyelenggaraan Haji 2024. Terobosan itu berhasil mempercepat proses mobilisasi jamaah dari Muzdalifah ke Mina. Menurut Menang, sebelum skema murur ini diperkuat pada tahun depan, skema ini membutuhkan masukan-masukan dari para ahli fikih."Masalah murur, kami membutuhkan legitimasi para ahli dan ulama," kata Menag. Kemudian skema Tanazul. Kebijakan ini dalam rangka mengurangi kepadatan jamaah saat mabit (menginap) di tenda Mina. Konsepnya, jamaah yang tinggal di hotel dekat area jamarat, akan kembali ke hotel (tidak menempati tenda di Mina). "Itu akan kita bicarakan secara detail," kata dia. Sementara soal hasil Ijtima Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima Ulama/VIII/2024 yang mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji (Bipih) untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain, Menag harap Mudzakarah hasilkan titik temu. Menurut dia, langkah BPKH selama ini sudah sesuai jalur yakni memberikan subsidi agar jamaah tidak merasa berat saat melakukan pelunasan. Ia mencontohkan pada 2024 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp93 juta. Jamaah hanya perlu membayar rata-rata Rp56 juta per orang. Selisih dari angka tersebut diambil dari Nilai Manfaat yang dikelola BPKH. Nasaruddin memandang pemberian subsidi oleh pemerintah tersebut sudah tepat, karena ujungnya demi meringankan beban yang harus dipikul jamaah saat proses pelunasan. Sementara terkait pro kontra Ijtima tersebut, ia berharap Mudzakarah menghasilkan rekomendasi yang dapat diterima semua pihak yang bermuara pada kemaslahatan umat. "Perhitungkan dan pertimbangkan apa dampaknya, apa maslahatnya, apa akibatnya kalau kita tidak komprehensif mempertimbangkan banyak hal. Tiba-tiba mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu," kata dia.(ant/bwo)

Ini Tiga Isu Krusial yang Dibahas dalam Mudzakarah Perhajian

Berita Terkait

Harlah 100 Tahun Nahdlatul Ulama, Menag Tegaskan NU Makin Dewasa dan Siap Pimpin Perubahan

Gus Yaqut Diperiksa KPK sebagai Saksi Gus Alex dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Menag Sebut Pembentukan Ditjen Pesantren Butuh Anggaran Rp12,6 Triliun

Apresiasi Pengukuhan Rumah Moderasi Beragama, Staf Khusus Menag RI Ajak Jaga Kerukunan

Topik Terkait

Mudzakarah

Haji 2025

Menteri Agama

Nasaruddin Umar

Saksikan Juga

Kesaksian Warga Soal Ledakan Tabung Gas 12 Kg Menewaskan 3 Orang

Lelehan Lava Gunung Merapi Muntah dan Semburkan Awan Panas

Investor Asing Tarik Rp1,53 Triliun Saat Dirut BEI Mundur

Polisi Gagalkan Penyelundupan 1,8 Ton Miras Ilegal Lewat Jalur Laut

Cuaca Ekstrem, Sekitar 2.000 Kapal Parkir di Pelabuhan Muara Angke | Kabar Siang

Lubang Raksasa di Aceh Tengah Melumat Jalanan

Viral

Doa

Buya Yahya

Khutbah Jumat

Ustaz Adi Hidayat

Rezeki