Meski Jadi Sorotan Publik, PP Muhammadiyah Akhirnya Bicara soal Izin Tambang Lewat Konsolidasi Nasional

Yogyakarta, tvOnenews.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah membahas soal konsesi tambang dan beberapa program strategis lainnya melalui gelaran konsolidasi nasional. Kepala Kantor PP Muhammadiyah Arif Nur Kholis mengatakan pembahasan sejumlah program strategis dan konsesi tambang di acara konsolidasi nasional berlangsung di kampus Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. "Termasuknya (membahas konsesi tambang), akan dijelaskan latar belakangnya. Besok (Minggu) akan dijelaskan sangat komprehensif," kata Arif di Kampus Unisa Yogyakarta, DIY, Sabtu (27/7/2024). Arif menyampaikan di gelaran konsolidasi nasional untuk membahas izin usaha pertambangan (IUP) menghadirkan 35 35 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM). Ia menyebut acara yang diadakan PP Muhammadiyah berlangsung secara tertutup dan hanya dilakukan pihak internal. PP Muhammadiyah membicarakan soal konsesi tambang di gelaran konsolidasi nasional di Masjid Walidah Dahlan, kampus Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. (ANTARA/Luqman Hakim) "Mohon maaf kalau tidak bisa mengikuti, namun akan dibuatkan konferensi pers besok," terangnya. Ia berasumsi bahwa, salah satu agenda rutin tahunan PP Muhammadiyah diadakan melalui konsolidasi nasional dijadikan sebagai forum musyawarah atau komunikasi dengan seluruh pimpinan wilayah organisasi itu. Arif menuturkan banyak program strategis lain yang menjadi pembahasan selain soal tawaran konsesi atau izin tambang dari pemerintah. Misalnya beberapa program strategis tersebut membahas tentang soal Kalender Hijriah Global Tunggal. Namun, Arif memaparkan sejumlah tim yang spesifik membahas beragam program strategis secara detail sudah dibuat oleh PP Muhammadiyah. "Kalau soal kalender 'kan berarti Majelis Tarjih, kalau tentang perbankan ada Majelis Ekonomi, ada Biro Keuangan. Kalau yang kayak tambang dan sebagainya ada tim-tim yang dibentuk PP Muhammadiyah, besok akan disebutkan nama-namanya," jelasnya. Meski begitu, ia tidak ingin menanggapi secara detail mengenai penerimaan izin usaha tambang walaupun sudah menggegerkan publik sejak ikut menyusul keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia berpendapat konsolidasi nasional setidaknya menjadi sarana tepat untuk menyampaikan berbagai isu yang berkembang sekaligus mendengar aspirasi langsung dari pimpinan wilayah se-Indonesia. "Sederhananya kan 'masak pimpinan wilayah tahunya dari media, bukan dari pimpinannya langsung. Berarti kan harus langsung tahu. Poinnya ke situ saja sih," tandasnya. (ant/hap)

Meski Jadi Sorotan Publik, PP Muhammadiyah Akhirnya Bicara soal Izin Tambang Lewat Konsolidasi Nasional

Berita Terkait

Terungkap, Dampak Temuan Tambang Bawah Tanah Kucing Liar untuk Negara, Ketua IMI Singgung Cadangan Mineral

6 Hari Lagi Puasa, Berikut Doa Menyambut Ramadhan 2026 yang Dianjurkan Ulama Indonesia

Din Syamsudin Sebut Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs Merupakan Bentuk Kriminalisasi

Jadi Saksi Ahli Roy Suryo Cs, Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin: Kasus Ini Tidak Sesuai Etika Moral dan Hukum

Topik Terkait

Muhammadiyah

Tambang

Konsesi

Pbnu

Nahdlatul Ulama

Konsolidasi Nasional

Saksikan Juga

KKB Tembak Truk Tangki Air, Sopir Alami Luka Parah

Truk Terpental ke Sungai 7 Ekor Sapi Mati di TKP

VIRAL! Sopir Taksi Online Marah ke Dua Penumpang Mesum

Kabar Duka Sepak Bola Indonesia, Elly Idris Tutup Usia

Nekat Lempar Bom Molotov saat Gagal Curi Emas Rp1 Miliar, Pelaku Diamankan Warga

Tukang Cukur di Bandung Alami Gagal Ginjal, Terkejut BPJS PBI-nya Dinonaktifkan

Viral

Doa

Buya Yahya

Ramadhan

Ustaz Adi Hidayat

Khutbah Jumat