Guru Besar UMY Ingatkan Usulan Pembentukan Negara Islam Tak Sama dengan Akidah, Masyarakat Indonesia Diminta Mengerti...

"Merupakan kewajiban dan akan dianggap berdosa jika tidak dijalankan," katanya.

Ia menjelaskan sejak pendiri bangsa menyepakati pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk akhir perdebatan terkait kebutuhan dalam mendirikan negara Islam.

Ia menambahkan pendirian negara Islam tidak diminati oleh umat Muslim di Indonesia sebagai petunjuk antusiasnya tidak besar.

"Tidak usah terlalu jauh tentang negara Islam atau khilafah islamiah, kita bisa lihat gagalnya partai-partai Islam di Indonesia untuk mendapatkan suara yang mayoritas dari konstituennya," tuturnya.

"Ini hanya salah satu bukti bahwa masyarakat Islam di Indonesia yang jumlahnya mencapai 87 persen dari total penduduk, tidak menjamin sebuah partai berideologi Islam bisa lolos electoral threshold (ambang batas elektoral)," sambungnya.

Kendati demikian, ia berharap proses pencarian guru dalam belajar Agama Islam harus dilakukan secara selektif.

Ia mengambil contoh dari pengikut kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai berpacu mencari sumber ilmu pengetahuan berasal dari internet dianggap dasar keilmuannya menjadi tidak jelas.

"Hal ini tentu berbeda dengan organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah," imbuhnya.

Menurutnya, dua ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut sukses dalam pembentukan para kadernya melalui sistem pembelajaran di berbagai instansi, salah satunya pondok pesantren (ponpes).

"Kedua lembaga ini mengirimkan para kadernya untuk belajar di pondok pesantren hingga Islamic studies (kajian Islam) di perguruan tinggi ataupun di dalam kajian-kajian keislaman yang sifatnya intensif," paparnya.

Oleh karena itu, ia menyatakan anak-anak muda bangsa khususnya pemegang keyakinan Agama Islam menumbuhkan peintingnya belajar ilmu dan sejarah Agama Islam.

"Kita bisa merujuk kepada zaman kenabian di masa lalu. Tidak ada satu nabi pun yang mengatakan perlunya negara Islam, yang ada hanyalah negara atau masyarakat madani, negara yang beradab pada zaman Nabi Muhammad," tandasnya.

(ant/hap)