Tegas! BPJPH: Produk Non Halal Wajib Cantumkan Keterangan Tidak Halal

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menegaskan produk yang berasal dari bahan yang tidak halal atau non halal wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menjelaskan, kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal adalah bentuk perlindungan kepada masyarakat. "Prinsipnya, regulasi JPH bertujuan untuk menghadirkan perlindungan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat bahwa produk yang halal itu jelas dan yang non halal juga jelas," ujar Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham di Jakarta, Senin (25/3/2024). Menurut Aqil, kewajiban sertifikasi halal akan diberlakukan oleh Pemerintah mulai 18 Oktober 2024. BPJPH menegaskan bahwa produk yang berasal dari bahan yang tidak halal atau non halal dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal. "Produk non halal dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal," katanya. Misalnya minuman keras, atau makanan berbahan daging babi, tidak mungkin didaftarkan sertifikat halal. Artinya dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal. Aqil juga menjelaskan bahwa produk-produk tersebut dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal, sehingga tetap bisa diperdagangkan sekalipun pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sudah dimulai pada Oktober 2024. Namun dengan syarat, produk tersebut diberi penjelasan atau gambaran sejelas-jelasnya bahwa produk berbahan atau mengandung unsur non halal. Misalnya, produk mengandung daging babi diberi keterangan dengan mencantumkan tulisan atau gambar babi di bungkusnya. Hal ini sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 92, bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk yang berasal dari bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Keterangan tidak halal itu dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan yang dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk; dan/atau tempat tertentu pada produk. Selanjutnya, Pasal 93 menyatakan bahwa produk yang berasal dari bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal berupa gambar, tulisan, dan/atau nama bahan dengan warna yang berbeda pada komposisi bahan, misalnya dengan warna merah. "Undang-undang Nomor 33 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 juga mengatur bahwa pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan pasal 93 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." kata Aqil. Hal itu juga membuktikan bahwa sertifikasi halal dimaksudkan untuk perlindungan konsumen dalam mengonsumsi atau menggunakan produk. (ant/iwh)

Tegas! BPJPH: Produk Non Halal Wajib Cantumkan Keterangan Tidak Halal

Berita Terkait

Ribuan Pendamping Halal Dikerahkan untuk Bantu Korban Banjir Bandang Sumatra

Kepala BPJPH Serahkan Langsung Bantuan Kemanusiaan BPJPH Peduli di Aceh

Haikal Hasan Melepas 10 Truk Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana Sumatera

Layanan Halal Semakin Dikenal Publik, BPJPH Raih Brand Populer Indonesia 2025

Topik Terkait

Bpjph

Kementerian Agama

Muhammad Aqil Irham

Keterangan Tidak Halal

Produk

Non Halal

Halal

Saksikan Juga

Prabowo Panggil Menkeu Purbaya Dadakan ke Istana, Ada Apa? | OneNews Update

Banjir Bandang Susulan di Padang, Akses Satu-satunya ke Batu Busuak Putus Total

Tumpukan Sampah Ancam Kesehatan Warga Tangsel

Terseret Arus Banjir, WNA di Bali Ditemukan Tewas Tersangkut di Gorong-gorong

Isak Tangis Kakek Terdakwa Pencurian Burung Langka, Dituntut 2 Tahun Penjara

Area Persawahan di Padang Berubah Menjadi Aliran Sungai Baru

Viral

Doa

Buya Yahya

Ustaz Adi Hidayat

Doa Harian

Rezeki