Hukum BPJS Kesehatan dalam Islam Menurut Ustadz Khalid Basalamah: Zalim!

Ustaz Khalid Basalamah mengungkapkan alasan BPJS Kesehatan melanggar syariah. Menurutnya, BPJS Kesehatan melanggar syariah karena sama saja dengan Asuransi umumnya. Akan banyak pegawai akhirnya yang diharuskan untuk dipotong gajinya per bulan dan tidak komplain.

"Ini kezaliman. Bagaimana caranya atau pada saat dia membayar Rp60.000 per bulan 1 tahun berarti cuma Rp720.000 saja per tahun. Tapi pada saat dia masuk rumah sakit rawat menginap Rp30 juta dibayarin semua ini gharar ini enggak boleh," kata ustaz Khalid, seperti dilihat Sabtu (6/5/2023).

Lalu bagaimana asuransi yang dibolehkan menurut Islam?

"Aturan yang dibolehkan terlepas daripada syariahnya adalah kalau dia dibayar Rp5 juta ya dia mengeluarkan jasa untuk bantu orang itu Rp5 juta itu saja. Lalu Apa kelebihannya? orang ikut asuransi ya dia diberikan tempat-tempat yang berkualitas dijamin asuransinya, untung dari mana? diskon yang dikasih oleh lembaga yang sedang dia kerja sama itu boleh secara syar'i," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyebut bahwa penyelenggaraan Program JKN-KIS sudah sesuai dengan konsep syariah yaitu Ta’awun yang berarti gotong royong. Artinya, setiap peserta JKN-KIS saling tolong menolong untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik sesuai dengan haknya sebagai warga negara.

“Yang perlu ditekankan adalah dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS ini, BPJS Kesehatan menggunakan Dana Jaminan Sosial (DJS) milik seluruh peserta untuk memberikan manfaat kepada peserta. Dana ini digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. BPJS Kesehatan tidak mengambil keuntungan karena BPJS Kesehatan hanya mengelola berdasarkan prinsip nirlaba,” ungkap Ghufron dalam Webinar Keislaman dengan tema BPJS dalam Tinjauan Hukum , Ekonomi dan Maqasid Syariah, Sabtu (12/03).

Ghufron menjelaskan, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 terkait Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, artinya pemerintah bersama kementerian/lembaga telah serius untuk berkontribusi secara aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan Program JKN-KIS.