Sudah Jatuh Tertimpa Tangga, Ridwan Kamil yang Tersangkut Kasus BJB dan Hak Identitas Anak, Kini Berpeluang Diperiksa atas Dugaan Korupsi MUJ

Jakarta, tvOnenews.com- Ridwan Kamil yang tersangkut kasus Bank BJB membuka kasus lainnya. 

Mantan Gubernur Jawa Barat ini masih menunggu proses soal kasus pertama yaitu Bank BJB, dan yang masih memanas soal identitas anak dengan Lisa Mariana.

Kedua kasus di atas memang masih menjadi misteri karena keterlibatan Ridwan Kamil masih diduga, dan masih menunggu pemanggilan.

Diketahui atas kasus BJB, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yakni, Eks Dirut BJB Yuddy Renaldi, Divisi Corsec BJB Widi Hartono, Pengendali Agensi Antedja Muliatana dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan, Pengendali Agensi BSC Advertising dan WSBE Suhendrik, dan Pengendali Agensi CKMB dan CKSB Sophan Jaya Kusuma.

Kemudian, KPK sudah menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus ini. Salah satunya yakni rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada yang berada di Bandung, Senin (10/3/2025).

Kasus Baru Dugaan Korupsi Ridwan Kamil  

Kini muncul baru kasus korupsi MUJ yang dijelaskan Kejari Bandung. Pihaknya, pun berpeluang untuk memeriksa Ridwan Kamil. 

Melansir dari Antara, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung mengungkapkan ada kemungkinan periksa Ridwan Kamil soal dugaan korupsi terkait dengan BUMD Jawa Barat, PT Migas Utama Jabar (MUJ), mengingat saat kasus terjadi, yang bersangkutan adalah Gubernur Jabar.

"Tadi disampaikan tak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Semua akan berkembang. Sementara belum (diperiksa), namun hawa-hawanya (ada ke arah itu) lah ya," kata Kepala Kejari Bandung Irfan Wibowo di Bandung, Jumat, dikutip Minggu (22/6/2025).

"Tadi disampaikan tak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Semua akan berkembang," sambungnya.

"Sementara belum (diperiksa), namun hawa-hawanya (ada ke arah itu) lah ya," kata Kepala Kejari Bandung itu.

Meski demikian, Irfan menegaskan mereka akan bergerak sesuai temuan dalam perkembangan penyidikan kasus yang berpotensi menyebabkan kerugian negara sekitar Rp86,2 miliar.