WFH ASN di Tengah Gejolak Energi Segera Diumumkan, Tito: Tunggu Komando Menko Perekonomian

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah bersiap mengumumkan kebijakan strategis work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di tengah tekanan global sektor energi.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional yang terdampak dinamika geopolitik, termasuk konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, skema WFH telah dibahas secara intensif dalam rapat lintas kementerian. Namun, pemerintah sepakat penyampaian resmi kepada publik akan dilakukan satu pintu oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Soal WFH sudah dirapatkan, tapi nanti biar satu suara. Oleh karena itu nanti, kemarin yang mimpin rapat kan Menko Ekonomi didampingi juga Menko PMK. Jadi ya, biar yang mengumumkan biar Pak Menko Ekonomi,” kata Tito, di depan Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).

Ia mengungkapkan, pembahasan kebijakan tersebut berlangsung panjang dan mendalam, mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam merumuskan langkah yang berdampak luas terhadap sistem kerja birokrasi nasional.

“Udah rapat kemarin, rapat hampir tiga atau empat jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menteri Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg. Jadi, kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik,” ujarnya.

Menurut Tito, penerapan WFH bukan hal baru bagi pemerintah. Pengalaman saat pandemi COVID-19 menjadi bukti bahwa sistem kerja fleksibel dapat berjalan tanpa mengganggu kinerja pelayanan publik.

“Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah. Karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25 persen. Kemendagri itu 25 persen, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman,” terang dia.

Kesiapan juga dinilai sudah dimiliki pemerintah daerah, meski tetap membutuhkan penyesuaian, terutama bagi kepala daerah yang baru menjabat. Tito menekankan, layanan esensial tidak boleh terganggu dalam skema apa pun yang nantinya diputuskan.