Pahami Ketentuan PBJT, Pertunjukan Seni Gratis Tak Kena Pajak

Jakarta, tvOnenews.com - Masih banyak masyarakat yang mengira bahwa setiap pertunjukan seni atau acara hiburan otomatis dikenakan pajak. Padahal, tidak semua kegiatan kesenian dan hiburan termasuk objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan pada prinsipnya dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan hiburan yang dipungut bayaran. Pajak ini menyasar kegiatan bersifat komersial, seperti konser, pertunjukan, atau fasilitas hiburan yang memungut tiket masuk maupun imbalan dari penonton. Namun, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menegaskan bahwa terdapat sejumlah kegiatan yang dikecualikan dari pengenaan pajak, meskipun berbentuk hiburan atau pertunjukan. Ketentuan Pengecualian dalam Perda DKI Jakarta Dalam Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 disebutkan bahwa Jasa Kesenian dan Hiburan yang tidak dipungut bayaran dikecualikan dari pengenaan PBJT. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bahwa tidak semua acara hiburan otomatis menjadi objek pajak daerah. Pengecualian ini berlaku bagi kegiatan yang pada dasarnya tidak bertujuan komersial dan diselenggarakan untuk kepentingan tertentu. Contoh Acara yang Dikecualikan dari Pajak Hiburan Mengacu pada Pasal 49 ayat (2), selama tidak ada pungutan atau tiket masuk, kegiatan tersebut tidak termasuk objek pajak hiburan. Contoh kegiatan yang dikecualikan antara lain: Promosi budaya tradisional, seperti pagelaran seni daerah atau pertunjukan budaya yang bertujuan melestarikan budaya yang tidak dipungut tiket masuk Kegiatan layanan masyarakat, misalnya acara hiburan gratis dalam rangka kegiatan sosial atau kemasyarakatan. Kegiatan seni dan hiburan masyarakat lainnya yang tidak memungut pembayaran dari penonton. Alasan Pengecualian Diberikan Pengecualian yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) bertujuan agar pemungutan pajak dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Pajak hanya dikenakan pada kegiatan hiburan yang bersifat komersial, sementara kegiatan sosial, budaya, dan layanan masyarakat tetap mendapatkan ruang untuk berkembang tanpa beban pajak yang tidak semestinya. Melalui pengaturan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya: mendorong pelestarian budaya dan kegiatan sosial, memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara acara, serta menghindari penerapan pajak yang tidak sesuai peruntukannya. Penting bagi Penyelenggara Acara Memahami Aturannya Bagi masyarakat maupun penyelenggara acara, memahami ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 penting agar dapat mengetahui sejak awal apakah kegiatan yang diselenggarakan termasuk objek pajak atau justru dikecualikan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen memberikan edukasi perpajakan agar masyarakat semakin paham, sekaligus mendukung pengelolaan pajak daerah yang transparan dan berkeadilan. (rpi)

Pahami Ketentuan PBJT, Pertunjukan Seni Gratis Tak Kena Pajak

Penting bagi Penyelenggara Acara Memahami Aturannya

Berita Terkait

Pemprov Jakarta Minta Warga yang Mudik Lebaran Lapor RT/RW untuk Pengamanan Lingkungan

Langkah Gubernur Jakarta Pramono Anung Impor Ribuan Ekor Sapi dari Australia Menuai Kritik Pedas

Gubernur Pramono Ungkap Ingin Buat Program LPDP Jakarta, Sudah Lapor ke Dirut LPDP

Pemprov DKI Jakarta akan Tambah 63 Sekolah Swasta Gratis Tahun Ini

Topik Terkait

Pajak

Seni Pertunjukan

Bapenda

Dki

Jakarta

Pbjt

Saksikan Juga

Misteri Jasad Ibu Anak di Area Bekas Asrama Polri

Presiden Prabowo Tiba di Abu Dhabi Perkuat Hubungan Indoensia-UEA

Penyerahan Bantuan 2.000 Mushaf Al-Quran

Tampang Pengemudi Mobil Lawan Arah di Gunung Sahari

Bermain Bersama Kakek, Balita Dua Tahun Hilang di Pantai

Viral! Tradisi Ramadan Sholat Tarawih Super Kilat 23 Rakaat Selesai 7 Menit

Viral

Bri

Emas

Harga Emas

Antam

Bbri