Bappenas Sebut RI Butuh Dana Iklim Rp12.568 Triliun hingga 2035, Anggaran dari Mana?

Jakarta, tvOnenews.com - Indonesia disebut membutuhkan pendanaan yang sangat besar untuk mencapai target penanganan perubahan iklim pada 2035.

Pemerintah memperkirakan, RI butuh anggaran mencapai 757,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp12.568 triliun (asumsi kurs Rp16.600 per USD), sesuai komitmen Indonesia dalam Enhanced dan Secondary Nationally Determined Contribution untuk 2035.

Namun, Pemerintah menyadari bahwa target tersebut hanya bisa dicapai jika investasi iklim ditingkatkan secara signifikan dan didorong oleh inovasi teknologi.

Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, yang menegaskan bahwa alokasi anggaran iklim di APBN masih sangat terbatas.

Ia menyebut perlunya percepatan pendanaan dan penguatan tata kelola agar Indonesia mampu beradaptasi dengan dinamika global terkait pembiayaan iklim.

“Jika dibandingkan saat ini, alokasi anggaran terkait iklim baru mencapai 3 persen (dari) APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara),” ucapnya dalam agenda Peluncuran Dana Inovasi Teknologi dan Kajian Solusi Berketahanan Iklim di Gedung Bappenas Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Data pemerintah menunjukkan bahwa belanja iklim nasional periode 2016–2024 rata-rata sebesar 4,4 miliar dolar AS per tahun (sekitar Rp73 triliun), atau hanya 3 persen dari APBN. Kondisi ini menegaskan masih lebarnya kesenjangan pendanaan antara kebutuhan dan kemampuan fiskal.

Pada Konferensi Perubahan Iklim ke-30 PBB (COP30) di Belém, Brasil, pembiayaan iklim kembali menjadi fokus global. Negara-negara bersepakat mendorong mobilisasi pendanaan melalui New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG) sebesar 1,3 triliun dolar AS per tahun pada 2035 (sekitar Rp21.580 triliun). Kesepakatan lain meliputi peningkatan pendanaan adaptasi hingga tiga kali lipat dan pembentukan Tropical Forest Forever Facility dengan dana awal sekitar 6,7 miliar dolar AS (sekitar Rp111,2 triliun).

Situasi global tersebut membuat Indonesia perlu memperkuat kesiapan program, proyek, serta tata kelola agar mampu menarik pendanaan investasi internasional. Pemerintah menilai investasi menjadi kunci untuk memperluas inovasi, meningkatkan teknologi rendah karbon, dan memperkuat basis pengetahuan yang menjadi fondasi transisi energi.

Rachmat menyebut investasi awal perlu diarahkan untuk mendorong teknologi rendah karbon yang membuka peluang ekonomi besar. Berdasarkan World Resources Institute (WRI) 2025, setiap satu dolar AS yang diinvestasikan dalam adaptasi iklim dapat menghasilkan manfaat lebih dari 10 dolar AS dalam 10 tahun.

Pemerintah juga menilai uji coba dan demonstrasi teknologi menjadi tahapan penting untuk mengubah gagasan menjadi implementasi. International Energy Agency (IEA) pada 2021 menyebut bahwa pada 2050, separuh pengurangan emisi global akan bersumber dari teknologi yang saat ini masih berada di tahap prototipe.

Selain itu, basis data dan evidence dipandang krusial untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2022 menunjukkan bahwa kesenjangan data risiko masih menghambat efektivitas adaptasi, terutama pada tingkat lokal.

“Menjawab kondisi tersebut, peluncuran Innovation and Technology Fund (ITF) serta dokumen Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) dan Kajian Dampak Perubahan Iklim terhadap Perpindahan Penduduk pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia harus kita lakukan hari ini. Ini merupakan penegasan arah besar pembangunan Indonesia ke depan,” ungkap Rachmat.

ITF disiapkan sebagai mekanisme pendanaan yang mendukung implementasi pembangunan rendah karbon di tingkat provinsi. Skema ini berfungsi sebagai jembatan pembiayaan untuk memfasilitasi inovasi dan teknologi yang menawarkan solusi adaptasi serta mitigasi iklim.

Pendanaan tersebut diharapkan mampu mendorong proyek berbasis teknologi yang memberikan manfaat ganda, sekaligus menjadi bagian dari kolaborasi lebih luas melalui Innovative Development Fund. Pemerintah berharap sinergi antarpendanaan ini dapat memperkuat pencapaian target pembangunan nasional.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tinggi kepada Pemerintah Inggris, Pemerintah Jerman, UNDP (United Nations Development Programme), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan beberapa kementerian lain yang terus selalu melakukan komitmen dalam menangani persoalan iklim kita,” ujar Kepala Bappenas. (ant/rpi)