842 Ribu Diploma dan Sarjana Menganggur, Kadin Soroti Competency Gap Serius di Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan perlunya transformasi pendidikan nasional agar mampu menjawab tantangan global dan kebutuhan dunia kerja.

Hal ini disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Menuju Pendidikan Indonesia Berstandar Global: Usulan Kebijakan untuk Penguatan Pendidikan Dasar dan Menengah” yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025).

Dalam forum tersebut, Kadin menyoroti kesenjangan antara output pendidikan dengan kebutuhan industri yang semakin mendesak untuk segera ditangani.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, menekankan perlunya langkah konkret untuk mengatasi mismatch tenaga kerja.

“Ada beberapa tantangan yang perlu kita sikapi bersama. Pertama, masih banyak terjadi kesenjangan antara lulusan pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Fenomena pengangguran terdidik terus terjadi, pada 2023 tercatat lebih dari 842 ribu lulusan diploma dan sarjana yang menganggur. Hal ini menunjukkan adanya competency gap yang serius,” kata Shinta.

Ia juga meluruskan persepsi keliru masyarakat yang menganggap kualitas pendidikan hanya ditentukan oleh kurikulum asing.

“Namun, realitanya tidak harus seperti itu. Kualitas pendidikan ditentukan oleh kompetensi guru, kurikulum yang relevan, dan sistem asesmen yang kredibel, tidak semata-mata ditentukan oleh kurikulum luar negeri,” ujarnya.

Shinta menambahkan, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain di kawasan. OECD mencatat produktivitas Indonesia hanya sepertiga dari rata-rata negara anggotanya.

“Selain jumlah tenaga kerja yang besar, kita juga perlu memastikan kualitas dan produktivitas mereka agar mampu bersaing secara global,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa Revolusi Industri 4.0 dan percepatan digitalisasi menuntut keterampilan baru.

“McKinsey Global Institute memperkirakan pada 2030, hingga 23 juta pekerjaan di Indonesia akan terotomatisasi jika tenaga kerja tidak dilengkapi keterampilan baru. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga dunia usaha, akademisi, dan masyarakat,” ucap Shinta.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Stella Christie, menekankan pentingnya penguatan universitas berbasis riset.

“Kita harus bisa melihat apa sebenarnya data-data yang menunjukkan hubungan langsung antara pendidikan tinggi dan pertumbuhan ekonomi. Universitas berbasis riset itulah yang menghasilkan inovasi baru. Misalnya Stanford University mampu menciptakan nilai ekonomi hingga 3 triliun dolar AS per tahun,” jelas Stella.

Ia menyebut kementerian telah memetakan riset unggulan di berbagai perguruan tinggi Indonesia untuk memudahkan kolaborasi dengan dunia usaha.

“Kami sudah membangun sistem yang memungkinkan siapa pun mencari topik riset tertentu dan langsung mengetahui peneliti serta universitas terkait. Dengan begitu, kolaborasi antara industri, pemerintah, dan akademisi dapat lebih cepat terwujud,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Fajar Riza Ul Haq, menekankan transformasi pendidikan tidak selalu harus berbentuk perubahan kurikulum.

“Biasanya orang selalu bersorak, ganti menteri ganti kurikulum. Tetapi kami ingin memperkuat bagaimana guru mengajarkan kurikulum itu. Kompetensi abad ke-21 bukan soal seberapa banyak materi yang diajarkan, tetapi bagaimana cara dan alasan materi itu diajarkan,” jelas Fajar.

Ia menegaskan pentingnya membangun pola pikir, mentalitas, dan budaya belajar sejak dini.

“Kurikulum bisa berubah, tetapi jika guru sebagai penggerak utama tidak memahami cara mengajarkan, maka tidak akan ada maknanya,” tegasnya.

Turut hadir jajaran pengurus Kadin Indonesia di antaranya Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Organisasi Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, WKU Bidang Pendidikan Tinggi Sains Arini Subianto, WKU Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Antarina Sulaiman, WKU Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Proyek Strategis Nasional Akhmad Ma’ruf Maulana, WKU Bidang Keanggotaan Widiyanto Saputro, dan Kepala Badan Pengembangan Ekonomi Syariah Titi Khoiriah, Ketua Umum Kadin Provinsi Aceh Muhammad Iqbal Piyeung dan Ketua Umum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat Faurani. (rpi)