Telanjur Panas, Rencana Demo Besar di Pati Tetap Lanjut Meski Sudewo Minta Maaf: Logistik Terus Membludak, Bupati Didesak Turun

Ia menjelaskan, penyesuaian tarif dilakukan setelah 14 tahun tanpa kenaikan, padahal aturan mengizinkan penyesuaian setiap tiga tahun.

Kebijakan ini, katanya, penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pati yang saat ini baru 14,5 persen dari APBD, jauh di bawah standar minimal 25 persen.

"Kalau PAD kecil, bagaimana bisa membangun? Ini untuk masyarakat juga," ucapnya eks Anggota DPR RI ini.

Sudewo menyebut sekitar 50 persen warga sudah melunasi PBB-P2, dengan target seluruh pembayaran rampung pada Oktober 2025.

Meski begitu, ia menegaskan siap melakukan peninjauan ulang jika ada keberatan dari masyarakat.

"Kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250 persen itu diturunkan, akan saya tinjau ulang," katanya.

Ia pun mengajak warga untuk menjaga ketertiban demi keamanan daerah.

Menurutnya, kalau situasi tidak aman, maka investor bisa batal masuk ke Bumi Mina Tani.

"Itu justru merugikan masyarakat sendiri," sambungnya.

Tak Meredakan Kemarahan Warga

Namun demikian, permintaan maaf Sudewo ternyata belum mampu meredakan kemarahan warga.

Polemik kenaikan PBB-P2 ini juga telah mendapat sorotan Pemerintah Provinsi Jateng dan Pemerintah Pusat melalui Kemendagri.

Meski Sudewo melunak dan berjanji akan membatalkan kenaikan pajak tersebut, ternyata tak mampu meredakan kemarahan warga Pati.

Bupati dari Partai Gerindra ini telanjur dianggap arogan oleh masyarakat sehingga aliran donasi untuk melancarkan aksi demo besar pada 13 Agustus 2025, terus berdatangan.

Bahkan, membludaknya logistik untuk demonstrasi itu sampai ditampung hingga kompleks gedung DPRD Pati. Bola panas soal pajak kini bahkan sampai menyasar pada unjuk rasa desakan turunnya Sudewo dari jabatan Bupati Pati.

Meski telah membuka ruang evaluasi, Pemkab Pati dan Sudewo harus mencari cara untuk meredam gejolak sosial yang sudah terlanjur memanas. (rpi)