Reaksi Warga Jabar dan "Jateng" setelah Dedi Mulyadi Non Aktifkan Kepala Samsat Seokarno-Hatta karena Langgar Instruksi Pajak Kendaraan Tanpa KTP

Jakarta, tvOnenews.com- Isu pembayaran pajak kendaraan bermotor beberapa waktu ini menjadi perhatian publik sampai viral di media sosial (Medsos). Ini mendapat respons dari Dedi Mulyadi. 

Buntut dari viralnya keluhan seorang warga dimedsos, Kepala Samsat Soekarno-Hatta dikabarkan telah dinonaktifkan. Ini berdasarkan sikap tegas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

Sebab pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terkesan dipersulit oleh petugas. Dedi Mulyadi yang disapa KDM itu meradang tahu isu tersebut. 

Dengan ini KDM menyampaikan kalau selama ini banyak masyarakat kesulitan membayar pajak. Dikarenakan tidak memiliki akses ke KTP pemilik pertama kendaraan.

Sumber :

• YouTube LEMBUR PAKUAN CHANNEL

Setelah mendengar aduan dari seorang konten kreator, adanya petugas diduga tidak mengikuti sesuai aturan langsung ditindak tegas.

Baca Juga

Rektor UIN Bandung Dibuat Tak Berkutik, Candaan Dedi Mulyadi: Karena Saya Playboy, Jadi Tau Siapa yang Merayu

Pasalnya ia sudah mengeluarkan kebijakan yang telah dikeluarkannya baru-baru ini, yaitu mempemudah bayar pajak tanpa KTP pemilik pertama.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Akang yang sudah melakukan investigasi tentang efektivitas surat edaran Gubernur," ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan melalui Instagramnya, Rabu (8/4/2026).

Sebagaimana atauran baru ini tertuang dalam surat edaran Bapenda Jabar dengan Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA 2026. Masyarakat hanya diminta membawa STNK saat memperpanjang PKB di seluruh kantor Samsat di Jabar. 

"Pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak usah menggunakan KTP pemilik pertama. Dalam faktanya, masih ditemukan petugas yang tidak melayani dengan baik," tegas pria yang dipanggil Bapak Aing itu.

Sumber :

• Instagram Dedi Mulyadi

Tak lama dari penjelasan KDM yang langsung menindak tegas petugas. Komentar positif pun tertuju pada Gubernur Jawa Barat itu. 

Bahkan ketegasannya diharapkan bisa diikuti setiap kepala daerah manapun. Sosok Kang Dedi di Medsos sudah populer dan mendapatkan dukungan warganet. 

"Semoga bisa menjadi gerakan nasional, dan semoga menjadi pahala kang Dedi, paling tidak 1 keputusan mempermudah wajib pajak," ucapa netizen dikolom komentar dari unggahan undercoverid.