Cak Imin Bisa Dipanggil KPK Terkait Kasus Dugaan Pemerasan TKA, Usut Keterlibatan Semua Pihak

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk memanggil Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk penyidikan kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tenaga kerja asing (TKA). Cak Imin bisa dipanggil KPK untuk menjadi saksi dalam kasus tersebut karena sempat menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009–2014. Peran Ketua Umum PKB itu akan ditelusuri dalam rangka mengungkap asal-usul praktik dugaan pemerasan dalam proses penerbitan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Hal ini merupakan bagian dari proses penyidikan mendalam yang dilakukan lembaga antirasuah guna menelusuri pihak-pihak yang mengetahui atau terlibat dalam skema pemerasan tersebut. “Pihak-pihak yang diduga mengetahui dugaan aliran pemerasan terkait dengan perkara RPTKA (rencana penggunaan TKA) ini, nantinya akan dimintai keterangan oleh penyidik sehingga membuat terang perkara ini,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (11/6/2025). Budi menambahkan, pemanggilan terhadap Cak Imin yang saat ini menjabat sebagai Menko PMK bergantung pada perkembangan penyidikan dan kebutuhan pengumpulan bukti. KPK sebelumnya telah mengumumkan delapan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang terjadi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Delapan orang tersebut merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Kemenaker, yaitu Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad. Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga mengumpulkan dana hingga Rp53,7 miliar selama periode 2019–2024. Uang panas itu berasal dari pemohon yang terpaksa membayar demi kelancaran penerbitan RPTKA. KPK menjelaskan, RPTKA adalah dokumen wajib sebagai syarat bagi tenaga kerja asing untuk dapat bekerja secara sah di Indonesia. Tanpa RPTKA, izin kerja dan izin tinggal tidak bisa diterbitkan, dan perusahaan pengguna TKA dapat dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari keterlambatan. Situasi ini dimanfaatkan oleh para tersangka untuk meminta bayaran dari pemohon RPTKA agar pengurusan dokumen dipercepat. Lebih lanjut, KPK menduga bahwa praktik pemerasan ini telah berlangsung pada masa jabatan Cak Imin sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, lalu berlanjut pada masa kepemimpinan Hanif Dhakiri (2014–2019) dan Ida Fauziyah (2019–2024). Kasus dugaan pemerasan terhadap TKA saat ini memang tengah menjadi salah satu fokus dari KPK. Pengusutan kasus ini menjadi sangat penting agar praktik serupa tidak terus terjadi dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap Kemnaker. (ant/rpi)

Cak Imin Bisa Dipanggil KPK Terkait Kasus Dugaan Pemerasan TKA, Usut Keterlibatan Semua Pihak

Berita Terkait

Atalia Praratya Gugat Cerai RK, Publik Soroti Kasus Dugaan Korupsi Ridwan Kamil

Kasus Dugaan Korupsi PT DABN Rp47 Miliar, Kejati Jatim Belum Tetapkan Tersangka

Kejari Medan Berhasil Selamatkan Uang Negara Sebesar Rp 181,2 Miliar Sepanjang Tahun 2025

Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka, Akademisi: Jangan Biarkan Kasus Korupsi Ganggu Pelayanan Publik

Topik Terkait

Abdul Muhaimin Iskandar

Cak Imin

Korupsi

Tka

Tenaga Kerja Asing

Saksikan Juga

Prabowo Panggil Menkeu Purbaya Dadakan ke Istana, Ada Apa? | OneNews Update

Banjir Bandang Susulan di Padang, Akses Satu-satunya ke Batu Busuak Putus Total

Tumpukan Sampah Ancam Kesehatan Warga Tangsel

Terseret Arus Banjir, WNA di Bali Ditemukan Tewas Tersangkut di Gorong-gorong

Isak Tangis Kakek Terdakwa Pencurian Burung Langka, Dituntut 2 Tahun Penjara

Area Persawahan di Padang Berubah Menjadi Aliran Sungai Baru

Viral

Pertamina

Bri

Purbaya Yudhi Sadewa

Emas

Bbri