Wamen PKP Bantah Rumah Subsidi Mengecil: Harus Besar dan Sehat

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah membantah luas rumah subsidi diperkecil. Ia menegaskan rumah subsidi harus memenuhi standar minimal tipe 36 dan 40, sebagaimana telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. "Secara umum konsep untuk rumah rakyat harus layak, harus besar, harus sehat. Karena itulah kita memakai standar tipe 36 dan 40 itu minimal untuk rumah rakyat," kata Fahri Hamzah, dikutip Rabu (4/6/2025). Sebelumnya diberitakan melalui draf Keputusan Menteri PKP Nomor/KPTS/M/2025, pemerintah berencana untuk memperkecil luas tanah dan bangunan rumah subsidi. Untuk rumah tapak, luas tanah paling kecil akan menjadi 25 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. Sementara, luas bangunan diatur paling rendah 18 meter persegi dan paling luas 36 meter persegi. Menanggapi hal itu, Fahri menyebut pemerintah mengikuti desain rumah sehat yang direkomendasikan lembaga internasional seperti Habitat for Humanity, dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, serta ruang interaksi dalam keluarga. Menurutnya, rumah subsidi dirancang untuk jangka panjang, bukan sekadar tempat tinggal sementara, melainkan wadah membentuk keluarga sehat, tempat belajar anak, dan interaksi sosial yang mendukung kehidupan berkualitas. Ia menegaskan bahwa konsep rumah rakyat berbeda dari rumah sewa atau kos-kosan karena fungsinya lebih kompleks, sehingga membutuhkan ruang yang layak dan memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga. "Rumah itu kan dibangun kepentingan jangka panjangnya adalah untuk menciptakan keluarga yang sehat, ada tempat belajar, aman, dan seterusnya. Ada space untuk berdialog antara keluarga dan sebagainya. Beda dengan kos-kosan atau rumah transit atau rumah sewa untuk satu orang, itu beda," katanya. Wamen PKP menambahkan konsep hunian darurat seperti di lokasi bencana memerlukan pendekatan berbeda, namun rumah subsidi tetap harus mengacu pada standar tipe 36 dan 40 sebagai ukuran minimal. Dalam konteks keterbatasan lahan di kota besar, pemerintah kini mendorong pembangunan hunian vertikal atau rumah susun sebagai solusi masa depan untuk mengatasi keterbatasan lahan pembangunan rumah tapak. Ia menegaskan apa pun jenis rumahnya, rumah rakyat tetap harus memenuhi tipe minimal 36 dan 40 sesuai regulasi yang berlaku dan menjadi standar kebijakan nasional perumahan rakyat. "Apa pun rumahnya, tetap ya, tipenya adalah tipe 36 dan 40. Minimal itu. Itu yang ada di dalam aturan kita," kata Fahri. (ant/nba)

Wamen PKP Bantah Rumah Subsidi Mengecil: Harus Besar dan Sehat

Berita Terkait

Bertemu Prabowo di Istana, Fahri Hamzah Dorong Lembaga Khusus Percepat Pembangunan Rumah

Prabowo Tancap Gas Renovasi Rumah Rakyat: Target 2026 Melonjak hingga 2 Juta Unit

Ratas di Istana Bahas MBG Hingga Renovasi 2 Juta Rumah, Prabowo Puas Capaian Program Prioritas

Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Tengah Dikaji Partai Koalisi Pendukung Pemerintah Prabowo

Topik Terkait

Rumah Subsidi

Fahri Hamzah

Wamen Pkp

Saksikan Juga

Menkeu Purbaya Soroti Rumitnya Proses Pemecatan PNS, Siapkan Rotasi Pegawai DJP

Macan Tutul Jawa Masuk Permukiman di Bandung

Pemkot Bandung Segel dan Tutup Bandung Zoo Selama Tiga Bulan

Pabrik Karoseri PT Delima Jaya di Bogor Terbakar, Diduga Dipicu Korsleting Listrik

Kisruh Penonaktifan BPJS PBI, RS Hasri Tetap Berikan Layanan Cuci Darah

Bunga Bangkai Raksasa Diprediksi Mekar Lagi di Kebun Raya Bogor Setelah 12 Tahun

Viral

Bri

Pertamina

Bbri

Emas

Harga Emas