Presiden FSPPB Khawatirkan Peran Pertamina di Danatara, Rosan Roeslani Bilang Begini

tvOnenews.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) sebagai lembaga strategis untuk mengonsolidasikan serta mengoptimalkan investasi pemerintah lewat BUMN. 

Langkah ini digadang-gadang sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara terstruktur dan efisien. Namun suara kekhawatiran juga datang dari kalangan pekerja, khususnya Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). 

Dalam sebuah kuliah umum bertajuk “Holding Danantara dan Implikasinya ke Pertamina” yang digelar di kantor FSPPB, Jakarta, Rabu (30/4/2025), Presiden FSPPB Arie Gumilar secara terbuka mempertanyakan urgensi dan arah dari pembentukan badan tersebut.

"Apakah memang kita perlu adanya Danantara? Jangan-jangan Danantara hanya sebuah instrumen yang dibuat untuk membayar atau melunasi hutang-hutang negara," kata Arie di hadapan peserta kuliah umum yang menghadirkan ekonom senior Ichsanuddin Noorsy sebagai pembicara.

Kekhawatiran atas Aset Negara dan Kepentingan Publik

Menurut Arie, skema pengelolaan BUMN melalui Danantara dikhawatirkan akan membuka celah besar bagi masuknya kepentingan kapitalis dan liberal ke dalam pengelolaan aset negara. 

Ia juga menyoroti rencana pengalihan saham Seri B dari BUMN seperti Pertamina ke holding Danantara sebagai bentuk "korporatisasi terselubung" atas aset strategis bangsa.

“Pertamina itu mengelola hajat hidup orang banyak. Harusnya dikelola langsung oleh negara, bukan masuk dalam skema korporatisasi seperti ini,” tegas Arie.

Ia juga mengingatkan bahwa hingga saat ini, Pertamina masih mengemban tugas negara untuk mengelola subsidi energi seperti BBM dan Elpiji dalam skema Public Service Obligation (PSO). 

Oleh karena itu, pengalihan kepemilikan saham ke lembaga baru dianggap bisa melemahkan fungsi sosial Pertamina.

Seruan Evaluasi terhadap Danantara

Dalam pernyataannya, Arie mengajak pemerintah untuk mengevaluasi kembali keikutsertaan BUMN strategis dalam Danantara, termasuk PLN, Bulog, dan BUMN lainnya yang bertugas memenuhi kebutuhan dasar rakyat. 

Ia menilai, lembaga-lembaga tersebut seharusnya dikelola langsung negara, bukan melalui badan investasi dengan orientasi korporat.

“Kami menyatakan bahwa Federasi (FSPPB) berjuang supaya pemerintah mempertimbangkan kembali masuknya Pertamina, PLN, Bulog, dan BUMN-BUMN lain ke dalam Danantara. Bahkan, kami mendorong evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan Danantara itu sendiri,” pungkas Arie.