Pemerintah Siapkan Permen BUMN untuk Tuntaskan Penghapusan Utang 1 Juta UMKM

Jakarta, tvOnenews.com – Harapan penghapusan utang bagi satu juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum sepenuhnya terwujud. 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) menjelaskan bahwa hingga 11 April 2025, baru 19.375 debitur UMKM dengan total utang senilai Rp486 miliar yang berhasil dihapuskan. Padahal, target awal program ini adalah 1.097.155 pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa proses penghapusan utang UMKM tidak bisa dilakukan secara langsung karena adanya sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (30/4/2025), Maman merinci bahwa agar piutang UMKM bisa dihapuskan, ada empat syarat utama: nilai pokok utang maksimal Rp500 juta, piutang telah dihapusbukukan selama lima tahun, tidak dijamin oleh asuransi, dan tidak memiliki agunan yang dapat dijual atau agunannya telah habis terjual.

Selain itu, untuk piutang bisa dihapusbukukan, UMKM harus telah melalui proses restrukturisasi dan penagihan secara maksimal namun tetap tidak tertagih. Hal inilah yang menjadi hambatan terbesar, karena sebagian besar pinjaman UMKM tergolong mikro dengan nilai di bawah Rp50 juta. Biaya restrukturisasi dianggap lebih tinggi dibandingkan nilai utang itu sendiri, membuat bank, khususnya Bank Himbara, enggan melakukan proses tersebut.

"Potensi yang bisa kita hapus tagihkan itu hanya 67.668 debitur dengan total utang Rp2,7 triliun. Artinya, dari target kita hari ini yang kurang lebih 1,097 juta debitur, kita baru bisa berdasarkan aturan sekarang menyasar 67 ribu debitur," ungkap Maman.

Untuk menyiasati keterbatasan tersebut, pemerintah tengah mempersiapkan langkah lanjutan setelah masa berlaku PP 47/2024 berakhir pada 5 Mei 2025. 

Kementerian UMKM bersama Kementerian BUMN berencana menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) BUMN yang akan menjadi dasar hukum baru untuk melanjutkan program penghapusan utang UMKM.

Langkah ini diperkuat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Dalam pasal 62D dan 62E, BUMN diberikan kewenangan untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih piutang yang telah dihapusbukukan, dengan persetujuan menteri. 

Pasal 62H mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan mekanisme hapus tagih akan dituangkan dalam peraturan menteri.

"Dengan adanya UU BUMN, penyelesaian utang macet untuk sekitar satu juta debitur UMKM cukup dilakukan dengan Permen yang disetujui Badan Danantara. Ini solusi realistis setelah masa PP habis," ujar Maman.

Program penghapusan piutang UMKM menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional dan penguatan sektor UMKM pasca pandemi. Meskipun belum seluruhnya tercapai, pemerintah menunjukkan komitmen untuk terus mendorong regulasi yang memudahkan UMKM bangkit dan kembali produktif.

Pemerintah ingin memastikan bahwa pengusaha kecil tidak terjebak dalam jeratan kredit macet, sehingga penghapusan utang UMKM ini menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi yang inklusif. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan UMKM, memperluas akses pembiayaan, dan memberikan stimulus positif terhadap perekonomian rakyat berbasis usaha mikro.

Kementerian UMKM juga berharap sinergi antara bank penyalur, BUMN, dan instansi terkait dapat mempercepat proses penghapusan piutang ini agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh pelaku UMKM di seluruh pelosok Indonesia.

Dengan demikian, penghapusan utang UMKM tidak hanya menjadi janji, tetapi langkah nyata yang dilandasi hukum dan kebijakan yang matang, mencerminkan keberpihakan negara kepada sektor usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. (nsp)