Kementerian ESDM Sebut Poin Soal PBJT pada RUU EBET Masih Jadi Perdebatan

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET) tetap menjadi pembahasan prioritas. Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggenjot pembahasan RUU EBET. Namun, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Sahid Junaidi mengatakan meskipun hampir seluruh pasal RUU telah disepakati bersama DPR, pembahasan mengenai pemanfaatan bersama jaringan transmisi (PBJT) masih menjadi perdebatan dan memerlukan penyelesaian. “Secara formal, pemerintah sudah menyampaikan tanggapannya, kemudian di dalam dinamikanya kebutuhan akan PBJT ini meningkat. Dan di internal pemerintah sepakat bahwa isu ini perlu dinaikkan,” katanya, Selasa (29/4/2025). "Sekarang ini memang kami Kementerian ESDM mencari momentum yang tepat bagaimana mengkomunikasikan isu ini antara legislatif dengan pemerintah," kata dia melanjutkan. Sahid menekankan bahwa substansi PBJT yang diusulkan dalam laporan IESR sejalan dengan aspirasi pemerintah. Meskipun demikian, ia menyebut proses legislasi yang melibatkan kesepakatan bersama DPR memerlukan waktu. Ia memastikan bahwa meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, prioritas terhadap RUU EBET tidak akan berubah. Pada kesempatan tersebut, IESR merilis laporan kebijakan terkait PBJT, atau yang secara global dikenal sebagai power wheeling, sebagai solusi untuk mengatasi berbagai tantangan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. IESR menilai skema PBJT memungkinkan pihak non-utilitas untuk mengakses jaringan transmisi milik PLN dan menyalurkan listrik dari pembangkit swasta ke konsumen swasta dengan membayar biaya layanan. Skema ini juga dinilai menguntungkan semua pihak, membantu perusahaan mencapai target energi terbarukan mereka, dan memberikan sumber pendapatan jangka panjang yang stabil bagi PLN. Laporan tersebut juga menguraikan bagaimana PLN dapat menyewakan saluran transmisinya kepada penjual dan pembeli swasta dengan struktur dan insentif yang tepat. Regulasi kelistrikan yang berlaku saat ini dinilai telah memberikan ruang bagi implementasi dasar PBJT. IESR menekankan bahwa negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia telah mengimplementasikan mekanisme serupa, meningkatkan daya saing internasional mereka dan mendorong pertumbuhan energi terbarukan. Oleh karena itu, IESR menilai Indonesia perlu bertindak cepat dalam mengimplementasikan PBJT agar tetap menjadi pasar yang menarik bagi investasi asing di kawasan ini. (ant/vsf)

Kementerian ESDM Sebut Poin Soal PBJT pada RUU EBET Masih Jadi Perdebatan

Berita Terkait

Sakit Hati Anggota DPR RI Ini Lihat Brutalnya 6 Polisi Keroyok Dua Mata Elang di Kalibata: Saya Minta Kapolri Tindak Tegas, Pecat

Desa Wisata Lasiana yang Dinilai DPR sebagai Pendorong Ekonomi di Kupang, Wajib Dikunjungi saat Libur Akhir Tahun 2025

Ihwal Polemik Perpol Kapolri, Pengamat: Tak Langgar Keputusan MK dan Tuduhan Tidak Berdasar

Program BPBL Bantu Keluarga di Sumsel Tak Lagi Manfaatkan Genset untuk Listrik

Topik Terkait

Esdm

Ebet

Energi Baru Dan Terbarukan

Dpr

Kementerian Esdm

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Pertamina

Bri

Purbaya Yudhi Sadewa

Emas

Bbri