Mau Lulus? Siap-Siap Rogoh Kocek! Ini Daftar Tarif Uji Kompetensi Transportasi Terbaru

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22 Tahun 2025 telah resmi menetapkan ketentuan baru terkait tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perhubungan. 

Salah satu sorotan utama dalam peraturan ini adalah penetapan tarif uji kompetensi yang wajib ditempuh oleh peserta didik atau pengguna layanan di sektor transportasi, mulai dari transportasi darat, perkeretaapian, hingga pelayaran.

Tarif Uji Kompetensi Berdasarkan Jenis Layanan

Uji kompetensi merupakan tahap krusial dalam proses pendidikan dan pelatihan transportasi. Pemerintah menetapkan tarif berdasarkan jenis layanan dan lokasi (zona). Perbedaan tarif ini disesuaikan dengan biaya hidup dan kelayakan operasional di masing-masing wilayah.

Tarif Uji Kompetensi Transportasi Darat

• Zona I: Rp1.300.000

• Zona II: Rp1.400.000

• Zona III: Rp1.500.000

Tarif Uji Kompetensi Perkeretaapian

• Zona I: Rp5.800.000

• Zona II: Rp5.900.000

• Zona III: Rp6.000.000

Tarif Uji Kompetensi Transportasi Udara

• Ujian Lisensi:

  • Zona I: Rp2.947.000

  • Zona II: Rp3.500.000

  • Zona III: Rp4.052.000

• Praktik Terbang (per jam):

  • Zona I: Rp9.000.000

  • Zona II: Rp11.000.000

  • Zona III: Rp13.000.000

Tarif Uji Kompetensi Pelayaran

• Ujian Diklat Taruna:

  • Zona I: Rp420.000

  • Zona II: Rp480.000

  • Zona III: Rp500.000

• Ujian Diklat Pemutakhiran:

  • Zona I: Rp1.510.000

  • Zona II: Rp1.730.000

  • Zona III: Rp1.830.000

Tarif Perbaikan atau Remedial Uji Kompetensi

• Zona I: Rp160.000

• Zona II: Rp180.000

• Zona III: Rp210.000

Tarif di atas merupakan tarif tertinggi yang berlaku untuk setiap zona. Jika peserta didik gagal dalam ujian, maka biaya tambahan untuk remedial akan dibebankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Alasan Perbedaan Tarif Tiap Zona

Pemerintah membagi wilayah menjadi tiga zona berdasarkan tingkat biaya hidup dan kelayakan operasional:

• Zona I: Biaya hidup rendah, tarif lebih terjangkau.

• Zona II: Biaya hidup menengah, tarif menyesuaikan dengan standar ekonomi daerah.

• Zona III: Biaya hidup tinggi, tarif tertinggi untuk menutup biaya operasional yang lebih besar.

Penyesuaian tarif ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan kebutuhan operasional lembaga pendidikan di sektor transportasi.

Kebijakan Tarif Khusus

Berdasarkan Pasal 17 PMK Nomor 22 Tahun 2025, pemerintah memberikan kebijakan khusus berupa keringanan tarif hingga nol rupiah (Rp0) bagi peserta didik atau pengguna layanan tertentu. Keringanan ini diberikan kepada:

• Peserta didik berprestasi nasional atau internasional.

• Peserta didik dari keluarga kurang mampu.

• Peserta didik yang berasal dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

• Peserta didik yang terdampak kondisi kahar (force majeure).

• Peserta didik teladan atau yang ditetapkan melalui kebijakan strategis pemerintah.

Peserta didik yang memenuhi salah satu kriteria di atas dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan biaya uji kompetensi.

Dampak Penyesuaian Tarif

Penyesuaian tarif uji kompetensi ini diharapkan mampu meningkatkan standar kompetensi dan kualitas layanan pendidikan di sektor transportasi. Di sisi lain, tarif yang cukup tinggi di beberapa sektor dapat menjadi tantangan bagi calon peserta didik.

Namun, kebijakan tarif ini diyakini dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di sektor transportasi di tingkat global. Dengan pengaturan yang jelas dan transparan, pemerintah berharap sistem pendidikan dan pelatihan transportasi menjadi lebih profesional dan adaptif terhadap kebutuhan industri.

Persiapan Sebelum Ujian

Uji kompetensi merupakan tolok ukur untuk memastikan bahwa lulusan di sektor transportasi memiliki kualitas dan kompetensi yang mumpuni. Sebelum mendaftar, peserta didik diimbau untuk mempersiapkan diri secara matang, baik dari segi mental maupun finansial. (nsp)