Airlangga: Anggaran KDMP Sudah Disiapkan, Bantuan untuk Koperasi Desa

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan skema pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) telah disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah, kata dia, sudah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. 

“Ya tentu nanti dilihat, anggarannya sudah disediakan,” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Senin (13/4). 

Airlangga menegaskan, meski beban APBN berpotensi semakin ketat, pemerintah telah memiliki pos khusus untuk membiayai program KDMP. 

Hal ini menjadi bagian dari upaya mempercepat penguatan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Di sisi regulasi, pemerintah juga melakukan penyesuaian melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026. 

Aturan ini merevisi ketentuan sebelumnya dalam PMK 49/2025, terutama terkait pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi desa. 

Baca Juga

Penerima PKH Disiapkan Masuk Koperasi Merah Putih, Pemerintah Dorong Jalan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

“Tentu ada perubahan, karena terkait dengan ini mungkin ada dari segi pembiayaan dan dari segi kegiatan. Yang paling penting adalah mendorong kegiatan di level yang paling bawah,” ungkapnya. 

Dalam beleid terbaru, pemerintah membuka ruang pembiayaan tidak hanya dari APBN, tetapi juga melalui keterlibatan bank BUMN. Bank-bank pelat merah diperkenankan menyalurkan pinjaman kepada koperasi desa sebagai bagian dari percepatan pembangunan. 

Secara rinci, pemerintah dapat menempatkan dana sebagai sumber likuiditas bagi perbankan untuk mendukung pembangunan fisik gerai koperasi, termasuk pergudangan dan kelengkapan operasional. 

Penyaluran dana dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas keuangan negara. Dalam aturan itu juga diatur batas maksimal pembiayaan sebesar Rp 3 miliar per unit gerai koperasi desa. 

Sementara itu, tingkat bunga atau margin pembiayaan ditetapkan sebesar 6% per tahun bagi penerima. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan koperasi desa sebagai motor penggerak ekonomi akar rumput, sekaligus memperluas akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi pelaku usaha di daerah. (aag)