Heboh Pemotongan Anggaran Rp300-an T, Ternyata Presiden Tergoda Lakukan Efisiensi Saat Berkunjung ke Kementerian Keuangan

Meski demikian, Suahasil menekankan bahwa efisiensi ini memiliki batasan yang jelas. Penghematan anggaran tidak boleh menyentuh belanja pegawai dan layanan dasar yang bersifat prioritas. 

“Pagarnya adalah efisiensi anggaran yang kita lakukan tidak menyentuh belanja pegawai, jadi harus tetap diamankan. Tidak menyentuh layanan pegawai, artinya ini adalah operasional kantor, operasional dasar, tugas dan fungsi yang sifatnya prioritas — ini tidak juga disentuh,” jelasnya.

Selain itu, bantuan sosial dan perlindungan sosial juga menjadi wilayah yang dilindungi dari kebijakan efisiensi ini. 

“Efisiensi juga tidak menyentuh layanan publik atau, mungkin, bahasa yang sering dipakai juga adalah bantuan sosial dan perlindungan sosial,” tambah Suahasil.

Fokus pada Kegiatan Prioritas Nasional

Efisiensi ini diharapkan akan memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional. Dengan pengurangan belanja yang kurang esensial, anggaran bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan strategis bagi masyarakat.

Dengan langkah ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan keuangan negara. Efisiensi bukan sekadar penghematan, melainkan strategi untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan nasional. (nsp)