DPR Setujui Anggaran KKP Sebesar Rp6,22 Triliun untuk 2025, Nelayan di Era Prabowo Dapat Prioritas Apa?

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya mendapatkan persetujuan anggaran sebesar Rp6,22 triliun untuk tahun 2025. 

Kesepakatan anggaran tersebut dicapai melalui rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Kamis (12/9/2024).

Dari total anggaran tersebut, Rp3,31 triliun akan dialokasikan untuk menjalankan berbagai program kerja KKP di tahun depan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa sesuai dengan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, KKP menerima alokasi anggaran sebesar Rp6,22 triliun.

Dana ini terbagi dalam dua kategori, yaitu Belanja Operasional sebesar Rp2,91 triliun (47%) yang mencakup Belanja Operasional Pegawai sebesar Rp1,92 triliun dan Belanja Operasional Perkantoran sebesar Rp991,54 miliar.

Sedangkan Belanja Non Operasional dialokasikan sebesar Rp3,31 triliun (53%).

"Kami akan memaksimalkan penggunaan anggaran yang telah disepakati," ujar Menteri Trenggono dalam rapat kerja tersebut.

Trenggono juga merinci alokasi anggaran untuk setiap unit kerja KKP. Di antaranya, Sekretariat Jenderal mendapat alokasi Rp571,25 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp81,91 miliar, Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1,26 triliun, dan Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp937,84 miliar.

Unit lain seperti Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendapat Rp255,26 miliar, sedangkan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP menerima alokasi terbesar sebesar Rp1,32 triliun.

Untuk alokasi anggaran berdasarkan program, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan mendapatkan Rp2 triliun, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp161,03 miliar, dan Program Kualitas Lingkungan Hidup Rp310,2 miliar.

Selain itu, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi menerima alokasi Rp259,43 miliar, sementara Program Dukungan Manajemen mendapat anggaran sebesar Rp3,5 triliun.

"Semua saran dan masukan dari Komisi IV DPR-RI akan menjadi acuan untuk perbaikan pelaksanaan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan di tahun 2025," kata Trenggono.

Sementara itu, terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tahun 2025, Menteri Trenggono menyebut bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung Kawasan Produksi Pangan Nasional Pangan Akuatik.

Fokusnya adalah memperkuat kemandirian pangan melalui peningkatan infrastruktur perikanan dan garam, serta pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.

"Untuk usulan DAK Fisik Bidang KP/Pangan Akuatik tahun 2025, kami telah menerima usulan daerah melalui Aplikasi Krisna BAPPENAS dengan total anggaran sebesar Rp1,3 triliun, yang terdiri dari usulan provinsi sebesar Rp785 miliar dan kabupaten/kota sebesar Rp524,9 miliar," jelasnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPR-RI, Sudin, menegaskan bahwa Komisi IV menyetujui anggaran KKP sebesar Rp6,22 triliun. Ia berharap anggaran tersebut bisa dioptimalkan untuk program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan dan pelaku usaha perikanan.

"Kami akan menyampaikan hasil penyempurnaan RKA 2025 ini kepada Badan Anggaran (Banggar) sebagai bahan penetapan," ujar Sudin.

Sebagai informasi, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan."

Pelaksanaan RKP 2025 berpedoman pada delapan sasaran pembangunan dan lima agenda pembangunan.

Dalam sektor kelautan dan perikanan, pembangunan akan berfokus pada lima kebijakan berbasis Ekonomi Biru, termasuk penambahan kawasan konservasi laut dan pengembangan budidaya laut yang berkelanjutan.

Dengan persetujuan anggaran ini, KKP diharapkan dapat mengimplementasikan berbagai program prioritasnya untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Program-program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang terlibat dalam sektor perikanan, serta mendukung pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan. (rpi)