Utang Negara Capai Rp266,3 Triliun per Juli 2024, Apa Strategi Kemenkeu di Tengah Ekonomi Lesu?

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembiayaan utang hingga 31 Juli 2024 sudah mencapai Rp266,3 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

“Dari total pembiayaan utang yang sebesar Rp648,1 triliun, realisasinya baru sebesar Rp266,3 triliun. Ini berarti 41,1% dan kita masih di bulan ketujuh,” kata Sri Mulyani.

Realisasi pembiayaan utang tahun ini tercatat mengalami pertumbuhan signifikan dibandingkan tahun lalu, yakni sebesar 36,6%.

Namun, Sri Mulyani menilai kondisi ini masih wajar karena penerimaan negara tahun lalu sangat tinggi akibat lonjakan harga komoditas.

“Makanya tahun lalu penerbitan SBN mengalami penurunan luar biasa, dari seharusnya Rp437,8 triliun menjadi hanya Rp184,1 triliun,” tambahnya.

Tahun ini, realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tercatat sebesar Rp253 triliun atau sekitar 38% dari target APBN. “Karena harga semua komoditas sudah kembali normal, sehingga defisit diperkirakan pasti lebih tinggi dari 2023,” lanjut Sri Mulyani.

Peningkatan penerbitan SBN ini adalah bagian dari strategi countercyclical, di mana Kemenkeu menerbitkan lebih banyak SBN untuk menstabilkan perekonomian yang sedang lesu. Sebaliknya, saat perekonomian tinggi seperti tahun lalu, penerbitan SBN dikurangi untuk menyesuaikan dengan lonjakan harga komoditas.

Selain itu, realisasi pinjaman tercatat sebesar Rp13,3 triliun dan pembiayaan non-utang sebesar Rp49,3 triliun.

Sehingga, total realisasi pembiayaan anggaran hingga 31 Juli 2024 mencapai Rp217 triliun.

“Tumbuhnya cukup tinggi dibanding tahun lalu, tapi ini masih sesuai dengan postur kita. Tahun lalu memang pengecualian karena penerimaan negara sangat baik,” kata Sri Mulyani lagi.

Oleh sebab itu, Kemenkeu dituntut untuk terus berusaha mengendalikan defisit dengan meningkatkan penerimaan dan mendisiplinkan belanja agar realisasi tidak terlalu jauh dari postur yang sudah ditetapkan. (rpi)