Bertahun - Tahun Tinggali Kawasan Hutan Sosial, Warga Muaragembong Bekasi Desak Sertifikasi Lahan 14 Ribu Hektare

"Jadi kita terus mendorong untuk diberikan sertifikat hak milik lahan-lahan yang sudah menjadi pemukiman atau rumah tinggal, kantor pemerintah, lapangan, tempat ibadah, sekolah, jalan, dan lainnya yang masih berdiri di atas tanah negara," katanya.

Persetujuan KLHK

Diketahui pada 2022, enam desa se-Kecamatan Muaragembong mengajukan permohonan pelepasan status kawasan hutan sosial kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Proses itu terus bergulir hingga mendapatkan persetujuan dari KLHK yang ditindaklanjuti dengan permohonan pengajuan sertifikat tanah.

"Sudah mendapat persetujuan dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk dilepas dan didistribusikan menjadi hak milik masyarakat, tinggal prosesnya," kata Dani Ramdan.

Desa yang mengajukan perubahan atas status lahan negara itu antara lain Desa Pantai Mekar, Pantai Bahagia, Pantai Bakti, Pantai Harapanjaya, Jayasakti, serta Desa Pantai Sederhana dengan total permohonan pelepasan luas lahan mencapai 14.000 hektare.

Meski berstatus hutan sosial dan dimiliki sepenuhnya oleh negara, para warga yang sudah tinggal di wilayah Muaragembong telah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk perubhaan status lahan tersebut.   (ant)