- PLN
ESDM Dicecar DPR soal 6,1 Juta Listrik Subsidi yang Tak Tepat Sasaran sejak 2022, Ternyata Datanya..
Jakarta, tvOnenews.com - Komisi VII DPR RI melayangkan kritik data penerima subsidi listrik Direktorat Jenderal (Ditjen) yang dinilai belum diperbarui sejak tahun 2022.
Padahal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak dua tahun silam telah menemukan sebanyak 6,1 juta pelanggan listrik subsidi yang tidak tepat sasaran.
Dalam rapat Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR, Senin (3/6), anggota Komisi VII DPR Diah Nurwitasari dari PKS mempersoalkan hal tersebut.
Diah mempertanyakan upaya Kementerian ESDM terkait penerima subsidi yang tidak tepat sasaran itu kepada perwakilan Ditjen Ketenagalistrikan.
“Pada tahun 2022 ada satu berita yang menyatakan justru Kementerian ESDM ada 6,1 juta pelanggan yang tidak berhak menerima subsidi. Artinya sudah ada semacam temuan, kalau kita melihat grafik dari tahun 2022 sampai sekarang tidak ada pengurangan 6 juta itu yang terjadi bahkan ada kenaikan subsidi listrik pada kelompok 900 VA,” kata Diah, dikutip Selasa (4/6).
Dengan meningkatnya jumlah penerima subsidi tersebut, Diah menilai ESDM tidak mengatasi permasalahan tersebut dengan serius.
“Artinya, kalau benar berarti tidak ada yang dilakukan oleh ESDM mengoreksi jumlah subsidi, tidak ada upaya serius untuk memperhatikan mencari yang berhak siapa yang tidak,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM Jisman Hutajulu blak-blakan buka suara.
Menurut Jisman, saat ini data tersebut tengah dalam proses pemutakhiran data tersebut.
Jisman menerangkan, pihaknya baru mensurvei sebanyak 10,7 juta dari total 24 juta pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA.
“Ya, kami memperkuat datanya dulu ya. Terkait dengan angka, baru dilakukan evaluasi survei dari separuh yang ada karena totalnya 24 juta baru foto 10,7 juta. Fakta yang kami punya seperti ini,” kata Jisman.
Jisman menjelaskan pihaknya baru memperkuat data melalui door to door atau potret pintu ke pintu dan belum sampai mensurvei lebih dalam mengenai penghuni rumah hingga pendapatannya.
Dia menegaskan datanya itu masih data mentah dan membutuhkan cross check data kependudukan terlebih dahulu apakah masuk dalam golongan penerima atau tidak. Di sisi lain, dia juga membuka posko pengaduan mengenai subsidi listrik.