Sistem Transportasi IKN akan Dibuat untuk Mengurangi Ketergantungan Masyarakat terhadap Kendaraan Pribadi, Bagaimana Caranya?

 Sementara, Sekretaris Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, Yuki Subekti, mengemukakan bahwa tantangan integrasi transportasi di Kalimantan Timur, khususnya terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke provinsi ini, merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah daerah.

"Dalam kondisi saat ini, sistem transportasi publik di Kalimantan Timur masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Jakarta atau bahkan Pulau Jawa," ucap Yuki.

Ia menjelaskan, dalam rapat koordinasi teknis Perhubungan Kalimantan Timur yang diadakan minggu lalu, dihadiri oleh berbagai narasumber termasuk Deputi transformasi infrastruktur, Bappeda, dan perwakilan dari Dishub kabupaten dan kota se-Kaltim, dibahas masalah integrasi sebagai isu utama.

Yuki meneruskan arahan Pj Gubernur Kaltim, menekankan pentingnya integrasi untuk menghindari kesenjangan antara IKN dan pembangunan di Kalimantan Timur.

Salah satu konsep yang dibahas, imbuhnya, adalah aglomerasi, mengurangi kesenjangan antara IKN dan daerah sekitarnya. Dengan menciptakan kawasan aglomerasi yang sejajar, sehingga tidak ada perbedaan layanan yang signifikan antara pusat dan daerah penyangga.

Ia mencontohkan aglomerasi yang berhasil di Jabodetabek, di mana DKI Jakarta dan daerah sekitarnya seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang telah menjadi satu kawasan aglomerasi. Hal ini memungkinkan layanan transportasi yang terintegrasi tanpa membedakan pelayanan dari pusat atau daerah.

"Kami tengah merancang cetak biru transportasi Kaltim yang mencakup konsep aglomerasi, dengan fokus pada penyesuaian rancangan transportasi di Kalimantan Timur agar sejajar dengan IKN," kata Yuki. (ant/rpi)