Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian PUPR dan Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN belum lama ini membeberkan progres pembangunan rumah susun (rusun) ASN di IKN.

Diketahui, realisasi APBN kuartal I-2025 untuk pembangunan IKN diketahui mencapai Rp4,3 triliun. Angka tersebut setara dengan 10,9 persen dari total pagu anggaran Rp39,6 triliun.

Anggaran yang terserap di antaranya adalah untuk membangun sejumlah fasilitas progresnya sudah berjalan.

Seperti Gedung di Kawasan Istana Negara, Kawasan Kementerian Koordinator, Gedung Otorita IKN, Rumah Tapak Menteri, pengendali banjir, hingga tower rusun aparatur sipil negara (ASN) dan Hankam.

Terkait hal tersebut, Kementerian PUPR mengungkap progres pembangunan rumah susun (Rusun) ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur secara rata-rata mencapai 40 persen.

"Secara rata-rata progres pembangunannya mencapai 40 persen," kata Kasatgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga, Sabtu (27/4/2024).

Kementerian PUPR mencatat bahwa progres pembangunan Rusun Polri sudah mencapai 42 persen, kemudian progres Rusun ASN 2 sekitar 30 persen, dan Rusun ASN 3 mencapai 32 persen.

"Rata-rata proyek Rusun ASN di IKN sudah mulai topping off," kata Danis.

Secara keseluruhan dari 47 menara rusun ASN-Hankam memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 m2 untuk tiap unitnya. Pembangunan rusun terdiri atas 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit.

Kemudian Rusun Hankam terdiri atas 7 rusun untuk personel Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit.

Masing-masing tower setinggi 12 lantai, terdiri atas lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasilitas sosial/fasilitas umum (fitness, ruang publik, dan sebagainya), sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian.

Pembangunan 47 menara ASN-Hankam dilaksanakan selama 19 bulan dengan target selesai seluruhnya pada Desember 2024.  Adapun biaya yang diperkirakan untuk menyelesaikan seluruhnya mencapai Rp9,4 triliun.

Rusun ASN-Hankam berlokasi tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan total lahan seluas 45,91 hektare.

Kementerian PUPR dalam hal ini bertugas untuk menjamin kepastian ketersediaan prasarana dan sarana yang ada di IKN, sedangkan Otorita IKN nantinya yang akan mengatur detail tentang pengisian atau penghunian tower tersebut.

Otorita IKN memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasionalisasi pengelolaan rusun yang telah dibangun Kementerian PUPR, agar tercipta ekosistem-ekosistem kecil lingkungan permukiman yang layak huni dengan segala sarana prasarana penunjang aktivitas penghuni di IKN.

Dalam proses pembangunan Rusun ASN-Hankam di IKN Nusantara, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST). (ant/rpi)