Pertamina Sampaikan Capaian Target Iklim pada Ajang COP28

Teknologi ini menggunakan bahan baku berupa minyak sawit yang dimurnikan, diputihkan, dan dihilangkan baunya atau refined bleached deodorized palm oil (RBDPO). Kini, fase kedua tengah dijalankan dengan target kapasitas 6 KBPD. Tidak hanya itu, Pertamina pun memiliki teknologi petrokimia.

Pada sektor transportasi, Pertamina mendorong dekarbonisasi melalui pengembangan biofuel. Oki menyebutkan, sektor transportasi berkontribusi 20 persen pada total emisi. Hal ini mendorong Pertamina mengembangkan biodiesel dengan target produksi 13 juta ton per tahun.

Pertamina juga mengembangkan bioetanol di Surabaya (Jawa Timur), serta DKI Jakarta dengan memanfaatkan sorgum. “Selanjutnya, kami akan mengembangkannya dari bakau yang glukosanya diambil dari jenis bakau nipah,” imbuh Oki.

Untuk mendorong EBT, Pertamina mengembangkan geothermal di enam wilayah. Lokasinya tersebar di beberapa wilayah di Sumatra, Jawa, dan Sulawesi. Tahun 2023, kapasitas operasional produksi geothermal ini mencapai 672,5 megawatt (MW). Pertamina Geothermal Energy (PGE) berencana menambah kapasitas tersebut menjadi 340 MW dalam dua tahun ke depan.

Terakhir, Pertamina mengembangkan hidrogen di lima klaster. Klaster ini tersebar di Batam (Riau), kawasan selatan Pulau Sumatra, Kota Cilegon (Banten), Sulawesi Utara, dan area sepanjang Sumatra-Jawa. Kelimanya diproyeksikan memiliki potensi hidrogen sebesar 1,8 juta ton per tahun (Mtpa). 

Untuk memuluskan strategi transisi energi dan pengurangan emisi, Oki menekankan pentingnya kolaborasi, pengembangan teknologi dan dukungan regulasi. “Pengembangannya membutuhkan kolaborasi dengan mitra strategis serta insentif dari pemerintah. Hal ini untuk mendorong transfer teknologi, meminimalisir risiko dan membantu perusahaan untuk tumbuh,” ungkapnya.

Senada, Direktur Transmisi dan Sistem Perencanaan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Evy Haryadi pun meyakini pentingnya sinergi antara PLN dengan Pertamina. Sebagai badan usaha milik negara yang bergerak pada sektor energi, keduanya memegang peranan penting dalam mewujudkan agenda transisi energi. 

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nani Hendiarti menyatakan Indonesia harus bersiap di tengah dua kebutuhan yang berbeda. “Kita harus mencapai NZE pada 2060, di tengah kebutuhan keamanan, keberlanjutan, dan keterjangkauan energi yang semakin meningkat,” tuturnya.