Sultan Kumpulkan Kepala Daerah se-DIY, Bahas Penanganan Sampah: Dikelola Daerah atau Dilimpahkan ke Pusat?

Sleman, tvOnenews.com - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengumpulkan seluruh bupati dan walikota se-DIY di Kompleks Kepatihan, Selasa (21/10/2025). Agenda pertemuan tersebut adalah membahas skema pengelolaan sampah di DIY, apakah tetap menjadi kewenangan daerah atau dilimpahkan ke pemerintah pusat. Pertemuan ini digelar sebagai tindak-lanjut penanganan sampah yang masih menjadi persoalan di tengah keterbatasan lahan, utamanya di Kota Yogyakarta. Maka dari itu, Raja Keraton Yogyakarta menekankan, sinergitas lintas wilayah dalam mengambil keputusan ini. "Saya berembug dengan bupati dan walikota se-DIY untuk mempersamakan visi dalam mengambil keputusan. Apakah penyelesaian sampah yang ada di Yogyakarta mau dikelola sendiri atau akan diserahkan kepada pemerintah pusat untuk ditangani," kata Sultan. Ia menyampaikan, bila penyelesaian sampah dibiayai oleh pemerintah pusat akan menjadi produk bahan baku untuk listrik. Namun demikian, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY tetap menyediakan sarana pengangkut sampah menuju ke tempat pengolahan yang rencananya berada di Kabupaten Bantul. "Biarpun diambil pusat, kami tetap menyediakan truk untuk mengangkut minimal 1.000 ton per hari untuk masuk ke pabrikan sebagai bahan baku menjadi listrik. Kemungkinan, itu akan dibangun di Piyungan," ucap Sultan. Di sisi lain, Pemda DIY memikirkan bagaimana keberlanjutan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang sebelumnya telah didirikan dan difungsikan, bila penyelesaian sampah diambil oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, Sri Sultan turut meninjau ke tiga TPST di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul atau disingkat Kartamantul, meliputi TPST Kranon, Bawuran dan Tamanmartani pada hari ini. "Apakah pabrik ini harus berhenti atau tetap berfungsi dengan sampah itu menjadi bagian dari menghasilkan listrik. Mungkin, apa yang harus dimodifikasi untuk melaksanakan ini. Karena cost ini sudah terjadi atau sebaliknya baru saja dibangun tapi akhirnya harus mangkrak," ujar Sultan. Sebab, Pemda DIY harus mempertanggungjawabkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Hal-hal ini harus kami lakukan dengan clear, harapannya di belakang hari tidak ada problem apapun dibidang hukum. Sehingga, kita bisa bersama-sama bupati dan walikota menentukan langkah. Biarpun antara Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo dibandingkan Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta berbeda jumlah sampahnya," pungkas Sultan. (scp/buz)

Sultan Kumpulkan Kepala Daerah se-DIY, Bahas Penanganan Sampah: Dikelola Daerah atau Dilimpahkan ke Pusat?

Berita Terkait

Disambut Hangat Masyarakat Lereng Merapi, Kesenian Ludruk Masih Relevan Menjadi Kritik Masyarakat

UPN Veteran Yogyakarta Gelar Ajang Apresiasi Alumni, Sosok Inspiratif Bagi Kampus Ini Raih Alumni Peduli

Tingkatkan Kemampuan dan Keterampilan Konservator Museum, Keraton Yogyakarta Gelar Pawiyatan Konservasi

3 Destinasi Wisata Akhir Tahun di Yogyakarta yang Rawan Longsor

Topik Terkait

Sri Sultan Hamengku Buwono X

Yogyakarta

Penanganan Sampah

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Yogyakarta

Jawa Tengah

Surabaya

Banjir

Daerah