Protes MBG Hingga Praktik Militerisme, Aliansi Mahasiswa UGM Gelar Aksi Berkemah di Halaman Balairung

Sleman, tvOnenews.com - Aliansi Mahasiswa UGM Yogyakarta menggelar aksi dengan cara berkemah di halaman Balairung UGM.

Aksi bermalam di tenda yang salah satunya bertuliskan 'Kementerian Sosial RI' dimulai sejak Rabu (14/5/2025).

Ini sebagai bentuk protes mereka terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), pendirian Koperasi Merah Putih, efisiensi anggaran hingga disahkannya UU TNI dan praktik militarisme di lingkungan kampus. 

Apalagi, campur tangan aparat saat ini telah masuk UGM yang mana posisi Kepala Kantor Keamanan, Keselamatan Kerja, Kedaruratan dan Lingkungan (K5L) yang baru, diketahui dijabat oleh polisi aktif berpangkat perwira di Polda DI Yogyakarta. 

"Jadi saat ini, masih perwira aktif dan sudah dilantik juga di UGM, gak diminta untuk mundur dan sebagainya. Sebelumnya gak papa polisi menjabat Kepala K5L UGM karena memang sudah pensiun," kata Andri (nama samaran) dari Aliansi Mahasiswa UGM saat ditemui, Kamis (15/5/2025) sore.

Terlebih, aksi kemah kemarin sempat mendapat tindakan represif dari petugas K5L UGM. Petugas keamanan disebut-sebut menghadang mahasiswa saat entry point aksi. Akibatnya, terdapat mahasiswa yang sempat mengalami luka sobek dibagian lengan.

"Mungkin karena tarik-tarikan tenda dengan pihak keamanan. Untungnya, sudah ditangani sama teman-teman mahasiswa dibagian medis," ucap Andri.

Ia mengatakan, aksi ini juga didasari dari keresahan mahasiswa maupun organisasi kemahasiswaan di UGM terkait persoalan internal yang ada di kampus biru ini.

Misalnya terkait penanganan kekerasan seksual yang bisa dibilang semrawut dan tidak responsif. Selain itu, juga terkait belum tersedianya ruang publik yang memadahi untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa.

"Imbas efisiensi ini juga membatasi kegiatan mahasiswa UGM untuk nugas, berdiskusi. Karena jamnya dibatasi sampai pukul 22.00 WIB. Sedangkan, mahasiswa selesai kuliah jam 17.00 - 17.30 WIB sehingga waktunya mepet. Padahal sebelumnya 24 jam. Juga seperti pemadaman listrik dan lampu di Sekolah Vokasi FEB dan wifi kadang gak nyampai ke GSP," tutur Andri.

Aksi ini akan tetap dilakukan oleh mahasiswa hingga apa yang menjadi tuntutannya bisa dipenuhi oleh Rektorat UGM.

Terpisah, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sujito menyampaikan bahwa aksi mahasiswa merupakan bentuk ekspresi kepedulian dan sikap kritis dalam merespons berbagai persoalan aktual. 

Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam menyuarakan pendapat merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang harus dihargai. 

“Aksi itu bagian dari kepedulian dan sikap kritis mahasiswa melihat realitas situasi ekonomi, sosial, dan politik makro, termasuk beberapa isu. Itu hal yang lumrah saja menurut saya. Dan saya yakin mahasiswa juga punya tanggung jawab secara sosial atas situasi yang dianggap perlu diperbaiki,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arie menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai non-kekerasan dalam penyampaian aspirasi agar tidak memicu reaksi yang kontraproduktif. Ia menyatakan bahwa isu-isu yang disampaikan mahasiswa, seperti ancaman terhadap demokrasi, kekhawatiran akan remiliterisasi, meningkatnya pengangguran, serta dampak krisis terhadap masyarakat merupakan persoalan nyata yang perlu mendapat perhatian bersama.

“UGM punya tanggung jawab untuk bisa merespons dengan porsinya. Kami meyakini krisis ini memang perlu menjadi perhatian secara serius. Semoga saja ini akan makin membaik,” tuturnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya universitas dan masyarakat untuk secara aktif membaca persoalan-persoalan nyata di tengah masyarakat melalui pendekatan dialog dan diskusi yang konstruktif. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi strategis dalam mengatasi tantangan bangsa.

Di tengah menguatnya arus disinformasi di ruang publik, Arie menilai bahwa kritik mahasiswa juga berperan penting dalam menjaga kewarasan sosial. Ia mengingatkan bahwa penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan berita palsu telah memperkeruh suasana dan memengaruhi psikologi publik secara luas. 

“Sekarang ini ruang publik kita itu juga makin kumuh. Karena hoax, hate speech, fake news itu begitu liar yang memengaruhi psikologi publik. Secara sosial ini akan menjadi bentuk terrorizing,” ungkapnya.

Karena itu, negara harus hadir dengan kebijakan yang cepat dan tepat untuk memberikan kepastian dan menjawab keresahan masyarakat.

UGM, lanjut Arie, senantiasa berkomitmen untuk menyediakan ruang aman dan mendukung kebebasan sivitas akademika dalam menyampaikan pendapat, sepanjang dilakukan secara damai dan tidak mengganggu ketertiban umum maupun aktivitas kampus. 

“Negara harus bisa memperbaiki kecepatan untuk merespons supaya ada penanganan secara serius, ada kepastian. Ketidakpastian itu membuat orang bingung mau kemana,” tandasnya. (scp/buz)