Pengamat Sebut Politik Identitas Masih Akan Dipakai pada Pilpres 2024

Fathul menambahkan, Hikam dalam bukunya menulis politik identitas yang didasarkan pada ikatan primordial akan dengan mudah menggantikan politik kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan menjadi terdesak.

Jika hal itu terjadi, maka negara akan semakin mendapat legitimasi untuk melakukan intervensi atas nama keamanan dan ketertiban sosial. Padahal dengan cara ini, negara menjadi semakin tidak netral atau bias terhadap kepentingan kelompok.

"Ujungnya adalah potensi keterbelahan sosial. Karenanya, supaya hal ini tidak terjadi dalam kontestasi politik, pluralitas perlu mendapatkan tempat dan bukan menonjolkan identitas, melainkan program kerja dan gagasan, serta menjaga semangat inklusivisme," pungkasnya. (apo/buz).