Pengamat Sebut Politik Identitas Masih Akan Dipakai pada Pilpres 2024

"Secara spesifik, pelacakan terhadap artikel artikel ilmiah di Google Scholar menemukan, buku pertama berbahasa Indonesia yang menyinggung isu ini adalah tulisan Muhammad A.S. Hikam (2000) yang berjudul "Islam, Demokrasi, dan Pemberdayaan Civil Society," ujar Fathul.

Sejak saat itu, lanjut Fathul, perhatian intelektual terhadap isu tersebut semakin meningkat. Terbukti 10 tahun kemudian atau pada 2010 sudah terdapat 81 karya.

Kemudian pada 2019 ditemukan 1.030 karya, dan tahun 2022 sebanyak 1.250 karya yang terindeks dengan Google Scholar.

Fathul menambahkan, Hikam dalam bukunya menulis politik identitas yang didasarkan pada ikatan primordial akan dengan mudah menggantikan politik kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan menjadi terdesak.

Jika hal itu terjadi, maka negara akan semakin mendapat legitimasi untuk melakukan intervensi atas nama keamanan dan ketertiban sosial. Padahal dengan cara ini, negara menjadi semakin tidak netral atau bias terhadap kepentingan kelompok.

"Ujungnya adalah potensi keterbelahan sosial. Karenanya, supaya hal ini tidak terjadi dalam kontestasi politik, pluralitas perlu mendapatkan tempat dan bukan menonjolkan identitas, melainkan program kerja dan gagasan, serta menjaga semangat inklusivisme," pungkasnya. (apo/buz).