Bantuan untuk Aceh Tertahan di Medan, Relawan Malang Bersatu Kecewa ke Pemerintah Sumut

Medan, tvonenews.com - Bantuan Relawan Malang Bersatu untuk korban bencana alam di Aceh sempat tertahan di gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Utara (Sumut). Puluhan ton bantuan logistik ini tertahan sejak, Minggu (21/12/2025) sampai hari ini, Senin (29/12/2025), karena persoalan administrasi dan biaya pengangkutan dari Pelabuhan Belawan ke Gudang BPBD Sumut yang diduga diminta pihak Pemprov Sumut.

Mahardika Brilliandi, perwakilan Relawan Malang Bersatu menjelaskan, sebelumnya bantuan tersebut dikirim melalui jalur laut menggunakan kapal kontainer dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Namun, saat relawan melakukan pengecekan di Pelabuhan Belawan, Medan, kontainer bantuan tidak ditemukan. 

“Berdasarkan data yang kami terima, kontainer tersebut tidak ada di Pelabuhan Belawan. Setelah kami telusuri, ternyata barang-barang bantuan itu dibawa ke gudang BPBD Sumut,” kata Dika saat diwawancarai, Senin (29/12/2025).

Setelah dilakukan pengecekan di gudang BPBD Sumut, Dika memastikan barang-barang tersebut merupakan bantuan masyarakat Jawa Timur yang dikumpulkan Relawan Malang Bersatu untuk disalurkan ke Aceh.

Akan tetapi, upaya melanjutkan pengiriman bantuan ke Aceh terkendala biaya administrasi pengiriman dari Pelabuhan Belawan ke gudang BPBD Sumut. Hal ini membuat relawan keberatan menanggung biaya tersebut, lantaran Dika menilai, kesalahan bukan berasal dari pihak mereka melainkan BPBD Sumut.

“Kami seharusnya mengambil bantuan ini di Pelabuhan Belawan. Tetapi pihak BPBD Sumut bersikukuh bahwa tanggung jawab ada di kami sebagai relawan dari Jawa Timur,” ujar Dika. 

Setelah dilakukan mediasi, pemerintah setempat melalui BPBD Sumut akhirnya bersedia menanggung biaya operasional pengiriman tersebut. Biaya pengiriman dari Pelabuhan Belawan ke gudang BPBD Sumut mencapai Rp1,2 juta per kontainer dengan total biaya untuk dua kontainer sebesar Rp2,4 juta. 

"Kami keberatan karena seharusnya itu bisa diatasi dari segi pemerintah karena sebagai percepatan penanganan bencana alam," ucap Dika. 

Menyikapi hal ini, Kepala BPBD Sumut, Tuahta Saragih, mengatakan persoalan itu terjadi akibat ketidaksesuaian data jumlah kontainer bantuan yang dikirim dari Surabaya. 

“Dari Surabaya berangkat 10 kontainer. BPBD Jawa Timur mengonfirmasi kepada kami hanya 10 kontainer. Kami tidak mengetahui ternyata ada 12 kontainer, dua di antaranya merupakan bantuan relawan,” ucap Tuahta saat dikonfirmasi via seluler.

Tuahta menerangkan, saat kapal tiba di Pelabuhan Belawan, hanya 11 kontainer yang sampai karena satu kontainer milik BPBD Jawa Timur tertinggal di Jakarta. Dari 10 kontainer yang tiba di Medan, sembilan merupakan milik BPBD Jawa Timur dan dua kontainer merupakan bantuan Relawan Malang. 

Menurut BPBD Sumut, dua kontainer milik relawan seharusnya tidak dikirim ke gudang BPBD Sumut oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). 

“Seharusnya yang dikirim ke gudang kami hanya sembilan kontainer. Dua kontainer milik relawan tidak kami minta untuk dikirim ke gudang BPBD Sumut. PT Pelni seharusnya membiarkan kontainer tersebut tetap berada di Pelabuhan Belawan hingga diambil relawan,” kata Tuahta. 

Tuahta juga menyampaikan kewajiban pembayaran biaya pengiriman adalah PT Pelni, bukan BPBD Sumut. Kendati demikian, BPBD Sumut akhirnya menanggung biaya operasional tersebut demi kelancaran penyaluran bantuan. 

“Kami yang membayar karena ini demi kemanusiaan. Sekarang persoalan sudah clear," sebutnya. (Ayr/wna)