Jika Tidak Naik 15%, Buruh Sumut Minta PJ Gubsu Tunda Pentepan Upah Minimum Provinsi

Berdasarkan hal tersebut, Willy berharap PJ Gubsu dapat mengeluarkan kebijakan Diskresi kenaikan UMP Sumut, jika berdasarkan PP 51 Tahun 2023 kenaikannya hanya di prediksi 3,7 %.

"Diskresi Pentepan UMP oleh Gubsu tidak melanggar aturan, gubernur punya wewenang tersebut jika peduli dan peka terhadap penderitaan buruhnya, yang makin sulit saja, karena kebutuhan pokok masyarakat saat ini sudah mengalami banyak kenaikan, kita minta PJ Gubsu berani diskresi untuk kesejahteraan buruhnya," pungkas Willy. (zul/aag)