Tunggak Pajak, Petugas Sita Aset Senilai Rp 2,1 Miliar

tvOnenews.com - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng menyita aset penanggung pajak senilai Rp2,1 miliar milik PT KPS di Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kepala KPP Pratama Bantaeng, Muhammad Reza Fahmi melalui keterangannya diterima di Makassar, Kamis, menyampaikan apresiasi atas kerja sama wajib pajak selama proses penyitaan. “Alhamdulillah PT KPS sangat kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan penyitaan ini. Penyitaan telah dilaksanakan sesuai urutan dan prosedur penagihan perpajakan," ujarnya. Penyitaan dilakukan oleh dua orang Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dan didampingi oleh tiga orang saksi, yakni Kepala KPP Pratama Bantaeng, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (Seksi P3) KPP Pratama Bantaeng, dan juga oleh Account Representative dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Objek sita terdiri atas tujuh unit rumah komersial dengan total nilai taksiran mencapai Rp2,1 miliar. Dia menyatakan tindakan penyitaan ini dilaksanakan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan pajak, sebagai konsekuensi atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang belum dilunasi hingga jatuh tempo. "Saya berharap kegiatan ini menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban melunasi utang pajak yang telah inkrah,” katanya. Sebelum tindakan penyitaan, KPP Pratama Bantaeng telah melakukan tahapan penagihan aktif, antara lain penyampaian surat teguran, surat paksa, pemblokiran rekening wajib pajak, serta berbagai langkah persuasif lainnya. Namun hingga batas waktu yang diberikan, wajib pajak masih belum melunasi utang pajaknya. Kepala KPP Pratama Bantaeng, Muhammad Reza Fahmi, menyampaikan apresiasi atas kerja sama wajib pajak selama proses penyitaan. “Alhamdulillah PT KPS sangat kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan penyitaan ini. Penyitaan telah dilaksanakan sesuai urutan dan prosedur penagihan perpajakan. Saya berharap kegiatan ini menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban melunasi utang pajak yang telah inkrah,” terangnya. Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sulselbartra Sigit Purnomo, menegaskan bahwa penegakan hukum adalah bagian penting dalam menjaga keadilan bagi seluruh wajib pajak. “DJP berkewajiban memastikan seluruh proses penagihan dan penyitaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Tindakan seperti ini dilakukan bukan untuk menghukum, tetapi untuk menjamin keadilan bagi wajib pajak yang selama ini sudah patuh. Kepatuhan harus menjadi standar bersama,” jelasnya. Proses penyitaan berjalan tertib dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. penandatanganan berita acara pelaksanaan sita dilakukan di lokasi oleh Komisaris PT KPS, JSPN, serta dua saksi. JSPN kemudian menempelkan segel disita. "Pada objek sitaan sebagai tanda bahwa barang tersebut tidak boleh dipindahtangankan selama masa penyitaan. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan utang pajak tidak dilunasi, maka aset akan diajukan untuk dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)," ucapnya.(chm)

Tunggak Pajak, Petugas Sita Aset Senilai Rp 2,1 Miliar

Berita Terkait

Pemerintahan Targetkan Peningkatan Rasio Pajak sebagai Salah Satu Agenda Reformasi Fiskal

Bapenda Makassar Dorong Kepatuhan Pajak Lewat Tax Award 2025

Persempit Ruang 'Calo' Pajak, Samsat Diminta Perkuat Layanan Tekonologi

Cadangan Devisa RI Naik Jadi 150,1 Miliar Dolar AS di Tengah Gejolak Global, BI Ungkap Sebab Kenaikannya

Topik Terkait

Pajak

Sita

Makassar

Penyitaan

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Yogyakarta

Jawa Tengah

Surabaya

Banjir

Daerah