Survei Indikator: Kepercayaan Publik pada Presiden Prabowo Capai 83 Persen

tvOnenews.com - Hasil survei nasional terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto berada pada angka 83 persen.

Capaian ini menjadikan Presiden sebagai salah satu tokoh negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi di tengah masyarakat, hanya sedikit di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memperoleh tingkat kepercayaan 85 persen.

“Kepercayaan publik terhadap Presiden mencapai 83 persen, terdiri dari 17,3 persen yang sangat percaya dan 65,4 persen yang cukup percaya,” demikian tertulis dalam laporan survei nasional yang dilakukan pada 17–20 Mei 2025, dikutip Rabu (28/5).

Survei ini mengambil sampel sebanyak 1.286 responden melalui metode double sampling dari basis data survei tatap muka sebelumnya, yang kemudian diwawancarai melalui telepon. Survei ini memiliki margin of error sekitar ±2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Indikator juga mencatat bahwa tingkat kepercayaan terhadap Presiden merata tinggi di hampir semua segmen demografis, termasuk generasi muda, kelompok berpendidikan rendah-menengah, dan masyarakat pedesaan. Misalnya, responden perempuan menunjukkan tingkat kepercayaan 86,2 persen terhadap Presiden, sementara Gen Z dan milenial mencatatkan angka kepercayaan masing-masing 88,2 persen dan 83,8 persen.

Wilayah-wilayah dengan tingkat kepercayaan tinggi terhadap Presiden antara lain Bali dan Nusa Tenggara (94,5 persen), Kalimantan (94,9 persen), dan Sulawesi (90,3 persen). Di wilayah DKI Jakarta, tingkat kepercayaan mencapai 86,2 persen, menunjukkan konsistensi dukungan lintas daerah.

Tingginya tingkat kepercayaan ini juga tampak pada profesi tertentu, seperti kalangan pelajar/mahasiswa yang mencatat angka kepercayaan 96,5 persen, dan ibu rumah tangga sebesar 84,9 persen.

Survei juga mengungkap bahwa tingkat kepercayaan terhadap Presiden Prabowo melampaui sebagian besar lembaga negara lainnya, termasuk DPR, partai politik, dan bahkan lembaga yudikatif. Ini menunjukkan dukungan kuat terhadap kepemimpinan nasional dalam masa transisi pemerintahan yang baru berjalan enam bulan.(chm)