Simpang Siur dan Tidak Sinkron, Ketua DPD RI Ingatkan Darurat Jumlah Data Penduduk dan Desa di Indonesia

Yang ironis, lanjut LaNyalla, saat Indonesia gencar melakukan vaksinasi tahun lalu, Menteri Kesehatan mengaku kapok menggunakan data Kemenkes, karena disinyalir tidak tepat sasaran. Pihaknya mengaku memilih menggunakan data KPU yang baru saja menggelar Pilkada serentak. 

“Padahal Pilkada serentak di tahun 2020 tidak berlangsung di seluruh Kabupaten Kota di Indonesia. Bagaimana mungkin data itu bisa menjadi acuan. Apalagi vaksin dilakukan tahun 2021. Data pemilih yang sudah meninggal diupdate dari mana?,” tanya LaNyalla. 

Jadi, menurutnya, darurat data ini adalah persoalan serius. Terutama untuk mengambil kebijakan, karena imbuhnya, jika datanya salah, pasti kebijakan juga salah. 

“Apalagi mau memaksakan pemilu legislatif dan pilpres langsung di tahun 2024. Bisa runyam kalau faktanya kita masih seperti ini. Bisa saja ada DPT Fiktif yang tidak diketahui oleh partai politik dan peserta pemilu,” tandasnya. (hen)