Pasca OTT KPK, Apel Rutin Pemkab Tulungagung Tidak Dihadiri Belasan Pejabat Terperiksa

Tulungagung, tvOnenews.com — Belasan pejabat yang sempat di periksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta kemarin tidak hadir dalam apel Senin yang digelar di halaman Pemkab Tulungagung. Apel rutin ini merupakan apel pertama setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Sekitar pukul 08.30 WIB tampak puluhan ASN mengikuti apel yang dipimpin langsung oleh Pj Sekda Tulungagung Soeroto. Sedangkan Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin tidak menghadiri apel rutin tersebut.

Dalam sambutanya, Soeroto membahas soal kebijakan Work Form Home ASN yang dilakukan setiap Jumat. Selain itu, dia juga menekankan agar ASN tetap bekerja seperti hari-hari biasa meski KPK melakukan OTT kepada Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudan Dwi Yoga Ambal.

Adapun pejabat yang diperiksa KPK di Jakarta dan tidak hadir dalam apel diantaranya sebagai berikut:

Kepala Dinas PUPR Tulungagung - Erwin Novianto

Kepala BPKAD Tulungagung - Dwi Hari

Kepala Dinas Pertanian Tulungagung - Suyanto

Kepala Bakesbangpol Tulungagung - Agus Prijanto

Kepala Disbudpar Tulungagung - M Ardian Candra

Kepala Dinas Sosial Tulungagung - Reni Prasetiawati Ika

Kabag Umum Setda Tulungagung - Yulius Rama Isworo

Kabag Prokopim Setda Tulungagung - Aris Wahyudiono

Staf Kabag Umum - Oki

Saat dikonfirmasi mengenai pejabat yang tidak hadir dalam apel, Soeroto tidak memberikan jawaban terkait hal tersebut. 

"Mungkin mereka masih dalam perjalanan," ujar Pj Sekda Tulungagung Soeroto.

Sebelumnya, pada Jumat 10 April 2026 KPK melakukan OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudan Dwi Yoga Ambal di Pendapo Tulungagung. KPK mengamankan uang tunai Rp355,4 juta hasil jatah setoran dan sejumlah barang bukti lainya.

Setelah itu KPK melakukan pemeriksaan kepada 16 orang lainya di Polres Tulungagung. Selama 12 jam pemeriksaan, KPK membawa 13 orang ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif.

Saat ini kedua tersangka sudah dilakukan penahanan di Rutan Cabang Gedung KPK Jakarta selama 20 hari. Tersangka diduga meminta uang jatah 50 persen dari anggaran tambahan kepada 16 OPD. Total uang yang harus diserahkan Rp5 miliar namun baru terealisasi Rp2,7 miliar. (asn/ias)