SNI Probolinggo Pasang Spanduk, Tolak Aturan Penangkapan Ikan Terukur

Probolinggo, tvOnenews.com — Ribuan nelayan di Probolinggo Raya kembali menyuarakan penolakan terhadap sejumlah regulasi pemerintah di sektor kelautan dan perikanan. Puluhan spanduk berukuran besar milik Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) Kota Probolinggo terlihat terpasang di ruang publik, berisi tuntutan terkait aturan yang dinilai memberatkan pelaku usaha perikanan. Dalam spanduk tersebut, SNI meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Aturan ini dinilai merugikan nelayan karena berkaitan dengan pembatasan kuota penangkapan ikan. Wiwit Hariyadi, Sekretaris DPC SNI Probolinggo, mengatakan menolak tegas naturalisasi kapal asing. “Kami menilai kehadiran kapal asing dapat mempersempit ruang usaha nelayan lokal serta memperketat persaingan di sektor perikanan,” katanya, Sabtu (6/12/2025). Lebih lanjut, ia menambahkan beberapa tuntutan lain yang disampaikan melalui spanduk tersebut, antara lain penurunan indeks PNBP dari 5–10 persen menjadi 3 persen, pencabutan kewajiban pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) untuk kapal berukuran tertentu, serta penghapusan aturan PBB laut bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. “Nelayan juga meminta revisi Permen KP Nomor 33 Tahun 2021 terkait sertifikat awak kapal perikanan, penetapan harga khusus BBM untuk kapal di atas 30 gross tonnage, dan penghapusan aturan pembatasan alih muat kapal pengangkut ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI),” imbuhnya. Selain itu, SNI menolak pemberlakuan Laporan Penghitungan Mandiri (LPM) dan meminta penghapusan aturan denda pelanggaran bagi kapal perikanan di WPPNRI. “Ini sebagai bentuk penegasan bahwa tuntutan itu mewakili aspirasi nelayan se-Indonesia, khususnya di pelabuhan setempat,” tandasnya. Sementara itu, Abah Eko, salah satu pemilik kapal, menuturkan bahwa saat ini perekonomian para nelayan berada di ujung tanduk atau terancam bangkrut. “Biaya operasional tidak sepadan dengan hasil tangkapan ikan, bahkan cenderung merugi ditambah kondisi cuaca ekstrem,” ucapnya. Banyak aturan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada nelayan, justru memberatkan. Apalagi sudah berlakunya naturalisasi kapal asing di perairan Indonesia. “Hampir empat tahun silam, belasan kapal tidak bisa beroperasi. Ada 17 kapal miliknya terpaksa disandarkan dan akan dijual apabila laku,” tandasnya. Diharapkan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan segera memberikan respons yang berpihak pada nelayan yang kini di ambang gulung tikar. (msn/gol)

SNI Probolinggo Pasang Spanduk, Tolak Aturan Penangkapan Ikan Terukur

Berita Terkait

Tiga Pesawat N219 PTDI Dibeli Perusahaan Swasta Bali

Kebakaran Besar Dua Kapal di Pelabuhan Muara Baru Jakut, 80 Petugas Damkar Diterjunkan

Akhirnya! Kapal Bantuan SAR Tiba di Sibolga Setelah Lima Hari Berlayar dari Jakarta

Terseret Ombak Saat Mencari Kerang, Seorang Nelayan Tewas Tenggelam di Perairan Alasdowo Pati

Topik Terkait

Penolakan

Nelayan

Perikanan

Kapal

Asing

Ikan

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Yogyakarta

Jawa Tengah

Surabaya

Banjir

Daerah