Kementerian Transmigrasi Targetkan 13.751 Sertifikat Hak Milik Rampung Tahun Ini

Malang, tvOnenews.com - Kementerian Transmigrasi berjanji 13.751 sertifikat hak milik (SHM) transmigran akan selesai tahun ini. Target ini menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penyelesaian Permasalahan dan Penerbitan Pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigran, yang berlangsung selama dua hari di Shanaya Resort, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan, pihaknya menargetkan pengurusan aset sertifikat hak milik (SHM) milik transmigran tuntas Desember 2025.

“Tahun 2025 ini kita targetkan, kita akan menerbitkan 13.751 bidang untuk SHM. Saat ini progresnya masih 6.615 bidang. Tahun ini akan selesai bulan Desember,” kata Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga.

Selain menyelesaikan sertifikat tanah, Viva Yoga juga akan menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan yang ditempati para transmigran. Sebab, sejumlah lokasi transmigrasi saat ini dianggap masuk dalam wilayah hutan.

“Ada 85 lokasi transmigrasi yang masih berada di wilayah hutan sehingga dianggap tumpang tindih,” terangnya.

Wakil Menteri Transmigrasi menjelaskan, tumpang tindih terjadi di kawasan kehutanan milik korporasi swasta dengan instansi pemerintah yang lain seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian BUMN, serta masyarakat.

“Itu akan kita selesaikan. Prinsipnya, Kementerian Transmigrasi akan memanusiakan warga trans yang telah hidup puluhan tahun di kawasan transmigrasi, tapi kemudian ada persoalan soal lahan. Itu yang tidak kita inginkan,” tegasnya.

Karena itu, untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus yang menyangkut soal lahan di kawasan transmigrasi, Kementerian Transmigrasi sedang melakukan inventarisasi lahan transmigrasi seluas 3,1 juta hektare di 5 provinsi dari 26 provinsi, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku.

“Pada tahun 2025 ini sedang kita lakukan inventarisasi. Luas target inventarisasi di 5 provinsi dari 26 provinsi, seluas 334.809 hektare,” ucap Viva Yoga.

Selanjutnya, Viva Yoga mengaku dalam penyelesaian konflik tumpang tindih dan kepengurusan SHM ini pihaknya juga melibatkan Komisi V DPR RI serta Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, hingga pemerintah daerah.

“Jadi, salah satu kesimpulannya adalah apabila ada kawasan kehutanan di dalam kawasan transmigrasi, maka Kementerian Kehutanan wajib untuk melepas hak hutannya di kawasan transmigrasi. Bagi kami, ini bukan hanya menyangkut soal rumah. Dari alat perjuangan itu dikelola akan jadi sumber ekonomi, sumber penghidupan warga transmigran,” pungkas Viva Yoga Mauladi. (gol)