MAKI Jatim : Khofifah Tak Berkaitan dengan Kasus Dana Hibah DPRD Jatim, Itu Framing Jahat

MAKI Jatim menyayangkan adanya framimg jahat kepada Khofifah soal keterlibatan kasus korupsi dana hibah DPRD Jatim. MAKI Jatim telah menyiapkan tim hukum khusus untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta dugaan pelecehan wibawa dan kehormatan Pemprov Jatim.

"Framing negatif dimana digambarkan seolah-olah muncul narasi bahwa Gubernur Jatim sengaja mangkir dari pemanggilan KPK, itu semuanya adalah hoaks dan narasi yang tidak bertanggungjawab," jelasnya.

"Jelas pada rencana pemeriksaan Gubernur Jatim tanggal 21 Juni 2025, Bu Khofifah telah mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan kepada KPK per tanggal 18 Juni 2025 berkaitan dengan kehadiran beliau untuk putranya yang wisuda di Universitas Peking Cina. Dalam pemanggilan lanjutan ke-2 oleh KPK, Gubernur Jatim tidak bisa hadir karena harus mendampingi Bapak Wapres RI yang sedang melakukan kunjungan kerjanya di Banyuwangi serta Bondowoso," tambahnya.

"Dalam kesempatan wawancara juga Gubernur Jatim sampaikan bahwa menyanggupi hadir sebagai saksi jika sudah dijadwal ulang," lanjutnya.

Heru menambahkan pemanggilan kepala daerah sebagai saksi adalah hal yang wajar. Sebab, kepala daerah merupakan penanggung jawab anggaran.

"Dimana keterangan saksi ini bisa menjadi alat bukti yang penting dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Saksi hanya sebatas dimintai keterangan saja, tidak lebih dari itu," pungkasnya. (hen)