Harmonious Partnership Wujudkan Pemilu 2024 Tertib, Gubernur Khofifah: Kuatkan dengan Pendekatan Kultural dan Spiritual

Surabaya, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimis bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 di Jawa Timur akan berlangsung dengan tertib, jujur, adil, aman dan juga lancar. Hal ini didukung dengan kondusifitas yang terbangun dari seluruh entitas di Jawa Timur, termasuk di dalamnya seluruh lintas elemen yang saat ini telah terbangun dengan harmoni.

Optimisme itu secara khusus disampaikan Gubernur Khofifah saat menjadi narasumber dalam acara Cangkrukan Menkopolhukam bertema Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju di Hotel Westin, Selasa (28/2).

“Di Jatim, kearifan lokal terbangun dengan sangat baik karena masing-masing entitas punya
soliditas untuk menjaga harmoni,” kata Gubernur Khofifah.

Soliditas tersebut, dikatakannya, terwujud berkat upaya yang dilakukan Gubernur Khofifah
dalam Nawa Bhakti Satya yaitu Jatim Harmoni. Harmonious Partnership bahkan telah dijadikan
sebagai ruh setiap program agar semua elemen dan entitas ikut diajak berbicara dan dilibatkan.

Oleh sebab itu, dalam diskusi Cangkrukan Menkopolhukam yang mengulas upaya untuk
mewujudkan Tahun Politik 2024 bisa berjalan tertib, menurutnya ada dua hal yang tidak boleh
ditinggalkan. Yaitu melakukan pendekatan dan penguatan di sisi kultural dan spritual agar
Pemilu bisa berjalan tertib.

Pendekatan kultural, kata Gubernur Khofifah, perlu dibangun dengan menjalin komunikasi
dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat serta budayawan yang menjadi simpul-simpul di
masyarakat.

“Sedangkan untuk pendekatakan dan penguatan spiritual saya rasa sudah ada dari sila ke satu
Pancasila. Misalnya setiap Jumat, khotib dipesankan ikut berdoa untuk ketertiban, keamanan
serta kedamaian bangsa dan agar masyarakat Indonesia tetap guyub rukun dan NKRI kokoh.
Begitu juga di gereja-gereja, vihara, dan seterusnya ada doa untuk kedamaian bersama,” tegas
Gubernur Khofifah.

Ditekankan Gubernur Khofifah, harmonious partnership tidak bisa hanya dilakukan dengan
pendekatan struktural, tetapi juga harus turut menjaring ide-ide kearifan lokal dari berbagai suku di seluruh daerah yang ada di Jatim. Ketika mereka saling bertemu, sesungguhnya perekat
harmonious partnership semakin terbangun.

Selain itu, sinergitas serta upaya yang sudah dilakukan Pemprov Jatim, diikuti dengan tingkat
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jatim yang secara prosentase dinilai baik. 

“Berdasarkan IDI metode baru tahun 2021 di Jatim mencapai 81,31 persen,” imbuhnya.

Untuk itu, Gubernur Khofifah mengapresiasi melalui kegiatan ini, semakin menumbuhkan rasa
persaudaraan dan kesatuan berbangsa dan bernegara sesama umat manusia. Pra conditioning 
seperti ini akan sangat membantu bagaimana sebetulnya meeting of mind diantara seluruh
stakeholder Jawa Timur bersama-sama menjaga suasana aman, tertib, damai dan demokratis.

“Ini format yang bisa menyemai damai, menyemai kasih dalam mewujudkan tertib Pemilu
serentak 2024 mendatang,” tandasnya.

Adapun, beberapa upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Jatim untuk mewujudkan Pemilu yang
tertib diantaranya melakukan penyiapan penganggaran untuk pelaksanaan serta untuk
pengamanan Pilkada 2024.

“Dalam keputusan gubernur pada tanggal 2 Februari 2023, ada dukungan pendanaan pilkada
serentak yang sudah selesai. Provinsi Jatim menjadi referensi penyiapan anggaran 2024 karena
sudah selesai pertama kali,” tuturnya.

Selanjutnya, melakukan kerjasama dengan instansi terkait Bawaslu, TNI/POLRI, Binda, untuk
pemetaan potensi adanya kerusuhan saat Pemilu. Menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jatim
kepada ASN Jatim agar netral saat Pemilu, melakukan koordinasi dengan Kabupaten / Kota
untuk penyiapan personel dan ruangan sekretariat PPK, berkoordinasi dengan TNI AL untuk
pendistribusian logistik ke pelosok Jatim serta melakukan koordinasi dengan seluruh elemen
masyarakat serta partai politik sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
Terakhir melakukan sosialisasi Pemilu secara masif dan serentak kepada masyarakat, termasuk
pemilih pemula.

“Mari menjadi masyarakat yang bijak dalam menyambut pesta demokrasi tahun 2024
mendatang. Semoga penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada secara serentak kelak dapat
melahirkan pemimpin yang sesuai dengan harapan kita semua,” jelasnya.

Sementara itu, Menkopolhukam RI Mahfud MD mengatakan secara umum kegiatan cangkrukan
diadakan pertama kali secara nasional di Jatim dalam rangka menunjukkan usaha-usaha yang
lebih nyata yang dipelopori oleh kantor-kantor pemerintah untuk membangun atau melaksanakan program revolusi mental yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi.

Kemudian secara khusus kegiatan ini diadakan dalam rangka menyongsong Pemilu yang umum,
bebas, rahasia jujur dan adil. Semua itu kata Mahfud, tidak dapat dilakukan pemerintah dan
aparat serta lembaga saja, akan tetapi seluruh masyarakat terutama media harus terlibat.
Media saat ini, lanjut Mahfud, diminta memblokir berita-berita hoax. Termasuk jangan
membiasakan membuat berita yang click bite yang mana berita dipotong padahal terdapat pesan atau penjelasan yang lebih penting.

“Kadang kala berita dipelintir nah itu berbahaya kalau untuk pemilu yang akan datang tidak
bagus bagi hasil pemilu kalau didahului dengan hoax,” ucapnya.

Mengenai format Cangkrukan, Mahfud mengambil model Jawa Timur karena model seperti yang sekarang dilakukan lebih mudah diterima masyarakat.

“Model-model yang seperti ini karena ternyata lebih cair lebih gampang dan masyarakat merasa tidak digurui melulu tetapi juga diajak bicara dan ditanya apa masalahnya kemudian juga kita bertanya kepada masyarakat bukan hanya masyarakat kepada kita nah itulah sebabnya acara ini diadakan,” tuturnya.

Ke depan, Mahfud mengatakan bahwa model atau format cangkrukan yang pertama kali diadakan secara nasional di Jatim, akan diterapkan di provinsi lain. 

“Tadi saya sudah minta izin kepada Gubernur Jawa Timur untuk membuat semacam hak cipta atau hak paten bahwa ini akan kita bawa ke provinsi-provinsi lain,” urainya.

Sebagai informasi, kegiatan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memberikan sosialisasi
kepada seluruh masyarakat agar tertib penggunaan media sosial kepada tokoh publik di ruang
publik sehingga Pemilu 2024 mendatang mencegah berita hoax dan hate speech yang berpotensi memecah kesatuan bangsa. Sedangkan tujuan dari kegiatan cangkrukan ini adalah meningkatkan perilaku masyarakat menjadi lebih tertib dalam menggunakan media sosial.

Adapun tema yang akan didiskusikan dalam kegiatan Cangkrukan Gerakan Indonesia Tertib di
Provinsi Jawa Timur adalah Tertib Tahun Politik Untuk Indonesia Maju dan Jaga Integritas Diri
Untuk Satukan Negeri. Pemilihan tema tersebut, bertujuan untuk memberikan persepsi kepada
peserta dan narasumber tentang perlunya peningkatan budaya tertib di masyarakat dalam
mensukseskan tahapan Pemilu Tahun 2024. Utamanya budaya tertib di ruang publik secara
langsung maupun ruang publik di media sosial guna meminimalisir disinformasi Pemilu.

Diskusi dengan gaya cangkrukan itu dihadiri pula oleh Guru Besar Universitas Airlangga Henri
Subiakto, Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Wahid, Analis Media Sosial Ismail Fahmi yang
dimoderatori oleh pakar komunikasi Suko Widodo. Terakhir tanggapan dari sisi agama dan
tausiyah oleh Ustad Dasad Latif serta rangkuman hasil diskusi. (sha/hen)