Gubernur Tetapkan UMP dan UMK di Jawa Tengah 2026, Kota Semarang Tertinggi, Banjarnegara Terendah

"Tujuannya, memberikan perlindungan bagi pekerja, dan memberi kepastian hukum bagi dunia usaha," kata Gubernur.

Pihaknya menegaskan, upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, agar pekerja baru memperoleh penghasilan yang layak, sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah. Kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain masa kerja, kompetensi, jabatan, serta kinerja.

“Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Kami berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan ini, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” kata Luthfi.

Ia menambahkan, penetapan upah minimum diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus menjaga kondusivitas wilayah dan iklim investasi di Jawa Tengah.

“Harapan kita, kesejahteraan dan pendapatan buruh meningkat, wilayah tetap kondusif, dan investasi di Jawa Tengah semakin berkembang,” ujarnya.

Selain kebijakan pengupahan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyiapkan sejumlah kebijakan pendukung, antara lain penyusunan Peraturan Gubernur tentang Koperasi Buruh, penguatan akses transportasi pekerja, penyediaan daycare di lingkungan perusahaan, serta dukungan program perumahan buruh yang terjangkau.

“Kami juga menyiapkan kebijakan pendukung, mulai dari koperasi buruh, transportasi, daycare, sampai perumahan buruh, supaya kebutuhan hidup buruh bisa lebih terjangkau dan efisien,” kata Luthfi. 

Berikut ini daftar besaran UMK se Jawa Tengah tahun 2026:

No Kabupaten/Kota UMK 2026

1 Kab. Cilacap 2.773.184,00

2 Kab. Banyumas 2.474.598,99

3 Kab. Purbalingga 2.474.721,94

4 Kab. Banjarnegara 2.327.813,08

5 Kab. Kebumen 2.400.000,00

6 Kab. Purworejo 2.401.961,91

7 Kab. Wonosobo 2.455.038,01

8 Kab. Magelang 2.607.790,00

9 Kab. Boyolali 2.537.949,00

10 Kab. Klaten 2.538.691,00

11 Kab. Sukoharjo 2.500.000,00

12 Kab. Wonogiri 2.335.126,00

13 Kab. Karanganyar 2.592.154,06

14 Kab. Sragen 2.337.700,00

15 Kab. Grobogan 2.399.186,00

16 Kab. Blora 2.345.695,00

17 Kab. Rembang 2.386.305,00

18 Kab. Pati 2.485.000,00

19 Kab. Kudus 2.818.585,00

20 Kab. Jepara 2.756.501,00

21 Kab. Demak 3.122.805,00

22 Kab. Semarang 2.940.088,00

23 Kab. Temanggung 2.397.000,00

24 Kab. Kendal 2.992.994,00

25 Kab. Batang 2.708.520,00

26 Kab. Pekalongan 2.633.700,00

27 Kab. Pemalang 2.433.254,00

28 Kab. Tegal 2.484.162,00

29 Kab. Brebes 2.400.350,47

30 Kota Magelang 2.429.285,00

31 Kota Surakarta 2.570.000,00

32 Kota Salatiga 2.698.273,24

33 Kota Semarang 3.701.709,00

34 Kota Pekalongan 2.700.926,00 

35 Kota Tegal 2.526.510,00. (tjs/buz)