Kesenjangan Pembangunan, Kalangan Akademisi Gelar Pemberdayaan Masyarakat di Bekasi

Tujuannya, agar masyarakat yang memiliki usaha ultramikro memperoleh pengetahuan dasar dalam mempromosikan produk dengan karya foto dan video yang baik.

“Saya yakin dengan foto atau video promosi yang baik, mereka dapat lebih mengembangkan usaha yang telah mereka miliki,” ujar Usmar.

Kegiatan pemberdayaan ini melibatkan 150 orang warga sekitar ponpes. Total ada 100 orang yang ikut pengelolaan bank sampah dan 20 orang yang mengikuti pelatihan foto dan video.

Sedangkan dalam rangka bakti sosial, juga dibagikan 250 paket sembako untuk para santri dhuafa dan  warga kurang mampu di dua RT, yakni RT 03 dan RT 05/RW 02.

“Saya memberikan apresiasi kepada Institusi dari Universitas Paramadina yang menempatkan Kegiatan Pengabdian kepada masyakarat di wilayah Kota Bekasi, tentunya terkait dengan ini kami Pemerintah benar-benar bersikap proaktif dan memberikan dukungan serta manfaat yang saling menguntungkan terutama untuk warga,” kata PJ Walikota Bekasi, Gani Muhamad.

Kekurangan SMP Negeri

Sementara, pengasuh Ponpes Darul Futuuh, Muhammad Farhan mengungkapkan, akar masalah di wilayah ini adalah kemiskinan.   

“Akarnya masalahnya adalah kemiskinan karena minimnya lapangan pekerjaan. Padahal lokasi ini bersebelahan dengan pusat bisnis Summarecon,” ujar Farhan.

Lantaran tidak bekerja, mereka akhirnya tidak mampu membiayai anaknya sekolah.

Farhan mengakui ada SMP negeri yang gratis, tetapi anak-anak sering tidak tembus karena terbentur masalah zonasi.

“Kalau lewat jalur prestasi, agak sulit. Makanya pakai melalui jalur zonasi. Tapi itupun tidak tembus karena beda zonasi, anak-anak di sini sering tidak tembus,” ujar Farhan. 

Karenanya ia berharap, pemerintah Kota Bekasi membangun SMP Negeri di wilayah Harapan Mulya lantaran jumlah penduduknya juga sudah semakin padat. Sedangkan SMP dan SMA Negeri tidak ada.

Saat ini menurut data, ada 12 sekolah di wilayah Harapan Mulya. Untuk tingkat SD ada empat sekolah, yaitu tiga SD negeri dan satu SD swasta. Sedangkan SMP ada 7 sekolah, dimana semuanya adalah sekolah swasta.

“Kalau sekolah swasta, kan harus membayar, sedangkan di sini warganya banyak tidak mampu. Akhirnya banyak anak-anak putus sekolah,” pungkas Farhan.