Kabupaten Bekasi Alami Bencana Kekeringan, Pemkab Perpanjang Masa Tanggap Darurat

"Ini juga menjadi pertimbangan lain. Bahwasanya kenaikan harga belum terlihat meskipun untuk beberapa bahan pokok sudah mengalami kenaikan. Ini menjadi pengamatan kita dan dalam antisipasi kita. Karena dengan kekeringan ini mungkin harga beras sudah mulai naik, dan mungkin disusul oleh harga-harga komoditas pokok lain," ucapnya.

Pemkab Bekasi terus berupaya menggali bantuan untuk optimalisasi bantuan di masa perpanjangan status tanggap darurat bencana kekeringan. Mulai dari sumber internal pemerintah daerah maupun individu, pengajuan ke pihak swasta dan provinsi, hingga dana siap pakai yang bersumber dari BNPB.

"Ke BNPB sudah kita ajukan juga, sejak seminggu yang lalu dan sedang berproses. Tidak menutup kemungkinan juga kita ajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sudah ada juga bantuan dari swasta yang masih perlu kita tingkatkan," katanya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi Muchlis mengatakan masa berlaku perpanjangan status tanggap darurat bencana kekeringan dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penanganan bencana.

Dia mengatakan segala biaya yang ditimbulkan selama pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana kekeringan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Bekasi 2023, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Muchlis menjelaskan berdasarkan data hingga Rabu (13/9/2023) pukul 21.00 WIB, sebanyak 118.679 jiwa dari 37.377 kepala keluarga di Kabupaten Bekasi terdampak bencana kekeringan yang melanda 40 desa di sembilan kecamatan daerah itu.

Pihaknya juga telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 2.055.600 liter, 20 tempat penampungan air atau toren, 1.190 galon air mineral, serta 35 dus air mineral kepada warga terdampak kekeringan.