Hamas Siap Undur Diri, Umumkan Tak Lagi Pimpin Gaza Usai Perang Selesai
Jakarta, tvOnenews.com - Kelompok militan sayap kanan Palestina, Hamas, secara resmi mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi memerintah Jalur Gaza setelah konflik berkepanjangan dengan Israel yang berlangsung sejak 2022 berakhir.
Pernyataan mengejutkan ini disampaikan oleh seorang pejabat senior Hamas menjelang Konferensi Perdamaian Internasional Gaza yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Mesir, Minggu (12/10/2025).
Dalam pernyataannya, sumber tersebut mengungkapkan bahwa Hamas telah melepaskan kendali politik dan administratif atas wilayah Gaza dan berkomitmen untuk tidak ikut serta dalam masa transisi pemerintahan setelah perang.
Langkah ini menandai perubahan besar dalam posisi politik Hamas, yang selama hampir dua dekade menguasai Gaza sejak 2007.
Keputusan tersebut muncul di tengah gencatan senjata kemanusiaan dan rencana perdamaian baru yang diinisiasi oleh Presiden Trump dengan dukungan Presiden Mesir Abdul Fattah El-Sisi, atau yang dalam pernyataan resmi disebut Abdul Fattah LC.
Rencana perdamaian itu mencakup pembebasan sandera, demilitarisasi Gaza, serta pembentukan pemerintahan sipil baru yang berada di bawah pengawasan internasional guna menjamin stabilitas jangka panjang di wilayah yang hancur akibat perang.
Sumber internal Hamas menyebut bahwa tidak ada perpecahan di antara pimpinan senior terkait keputusan untuk mundur dari pemerintahan.
Meski demikian, beberapa pejabat Hamas menegaskan bahwa organisasi tersebut akan tetap menjadi bagian dari struktur sosial dan politik Palestina.
Hamas pertama kali memegang kendali atas Gaza pada 2007, setelah menang besar dalam pemilihan legislatif Palestina 2006 yang menggeser dominasi kelompok Fatah.
Kemenangan itu memicu konflik internal yang berujung pada bentrokan bersenjata dan berakhir dengan Hamas mengambil alih sepenuhnya wilayah Gaza.
Dengan pengumuman terbaru ini, masa pemerintahan Hamas yang telah berlangsung selama 18 tahun resmi berakhir, membuka babak baru bagi masa depan politik dan rekonstruksi Jalur Gaza pascaperang.