200 Kasus Dibongkar! NDRC Indonesia Jadi Momok Klub Penunggak Gaji Pemain

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengungkapkan Indonesia patut bangga dengan semakin eksis National Dispute Resolution Chamber (NDRC) atau lembaga Penyelesaian Sengketa Nasional yang menjadi bagian dari ekosistem sepak bola nasional.

Sejak mendapat pengakuan FIFA (Federasi Sepak Bola Internasional) di tahun 2023, NDRC Indonesia yang merupakan satu dari lima NDRC yang ada di seluruh dunia, telah menjadi wadah penyelesaian sengketa bagi pesepakbola dan klub profesional nasional. 

Selama dua tahun berdiri, NDRC telah menangani lebih dari 200 kasus yang sebagian besar masalah tunggakan gaji pemain oleh klub.

NDRC Indonesia menjadi badan arbitrase di bawah naungan PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) untuk menyelesaikan sengketa dalam dunia sepak bola, khususnya antara klub dengan pemain atau pelatih, serta sengketa antar klub dan dengan sekolah sepak bola.

"Kita patut bangga dengan diakuinya NDRC Indonesia, di dunia baru ada lima. Dan di Asia kita adalah satu-satunya. NDRC akan mendorong transparansi, check and balance," ujar Erick Thohir, Rabu (6/8/2025) di Jakarta.

"Berharap setiap putusan NDRC wajib dipatuhi baik oleh klub atau pemain demi keberlanjutan ekosistem sepak bola nasional. Kami siap mengawal agar iklim sepak bola kita makin sehat dan profesional," lanjut Erick Thohir.

Ketua NDRC Indonesia, Togi Pangaribuan menjelaskan kalau proses terbentuknya NDRC sejak tahun 2019 dan baru mendapat pengakuan FIFA tahun 2023. 

Dalam periode tersebut NDRC sudah menangani lebih dari 200 kasus yang sebagian besar masalah tunggakan gaji pemain oleh klub.

"NDRC Indonesia adalah forum netral, tidak semata membela pemain tetapi juga membela klub. Karena tidak hanya klub yang nakal tetapi ada juga pemain yang nakal. Kita akan terus melakukan sosialisasi NDRC Indonesia kepada stakeholder sepak bola Indonesia, "jelas Togi.

"Sebelum ada NDRC Indonesia penyelesaian sengketa pemain sepak bola dan klub sepak bola diselesaikan secara sporadis. Ada yang lapor ke pengadilan negeri ada juga ke pengadilan industrial."