RS Umum Pekerja Bakal Jadi Simbol Pelayanan Cepat, Inllusif, dan Profesional

Oleh: dr. Iswanto, MKM

Rumah Sakit Umum Pekerja resmi memasuki babak baru dalam kepemimpinannya. Pada Kamis (26/6/2025), dr. Iswanto, MKM, dilantik sebagai direktur utama rumah sakit tipe C yang menjadi tumpuan layanan kesehatan bagi kalangan pekerja formal di kawasan industri Jabodetabek.

Pelantikan ini menjadi penanda transformasi penting dalam pengelolaan rumah sakit yang memiliki posisi strategis dalam sistem jaminan sosial nasional, khususnya sebagai penyedia layanan bagi peserta BPJS Kesehatan dari kelompok buruh dan pekerja.

“Sebagai rumah sakit yang berpihak pada pekerja, kami ingin menjadikan RS Umum Pekerja sebagai simbol pelayanan yang cepat, inklusif, dan profesional. Ini bukan sekadar fasilitas kesehatan, tapi bagian dari ekosistem produktivitas nasional,” kata dr. Iswanto.

Berbekal Pengalaman Klinik dan Kebijakan

Iswanto merupakan alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar, yang mengawali kariernya di layanan kesehatan primer. Ia pernah menjadi dokter fungsional di Klinik Hadi Medika Centre (2017–2021) dan menjalani praktik di Klinik Merial Health (2019–2022).

Namun kiprahnya tak berhenti di layanan medis. Pada 2017, ia dipercaya sebagai Tenaga Ahli DPR RI di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, sebuah posisi yang membawanya ke ranah legislasi dan penyusunan kebijakan strategis.

Dari parlemen, Iswanto kemudian melanjutkan peran di sektor kelembagaan sebagai Anggota Komite Audit Non Dewan Pengawas BPJS Kesehatan sejak 2022.

Peran ini memberinya wawasan mendalam tentang tata kelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta pengawasan keuangan dan mutu pelayanan.

Selain itu, ia aktif di dunia profesi sebagai Ketua Bidang Organisasi di Persatuan Dokter Umum Indonesia (PDUI) DKI Jakarta periode 2022–2025, dengan fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan advokasi tenaga medis.

Visi Pelayanan untuk Pekerja

Sebagai direktur baru, Iswanto mengusung visi pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan zaman, dengan penekanan pada efisiensi manajerial, digitalisasi informasi kesehatan, serta pendekatan yang humanis terhadap pasien pekerja.

Ia juga menyoroti pentingnya kesadaran terhadap penyakit akibat kerja yang kerap luput dari laporan resmi.

“Data dari BPJS Kesehatan menunjukkan potensi penyakit akibat kerja mencapai 12,6 juta kasus dengan biaya Rp7,2 triliun dalam kurun 2014–2024. RSU Pekerja hadir untuk menjawab tantangan ini, terutama bagi wilayah Jakarta Utara dan Timur,” ujar Iswanto.