Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi penolakan terhadap disahkannya Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa (6/12/2022)..
Sumber :
  • Julio Trisaputra/tvonenews.com

RKUHP Disahkan Jadi KUHP Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Bijak: Tanggung Jawab Penuhi HAM

Selasa, 6 Desember 2022 - 23:00 WIB

"Kalau memang presiden kita bijak ya mungkin secara formal bisa dilakukan keluarkan Perppu," kata dia.

"Itu kalau mereka mau betul-betul dengarkan kita. Tapi, ini kan usulan pemerintah juga RKUHP," imbuhnya.

Dia pun mendesak Presiden RI, Joko Widodo untuk berinisiatif membela rakyatnya.

"Tentu mendesak. Presiden sebagai salah satu aktor yang terlibat, karena dalam UU, yang membentuk UU itu Pemerintah dan DPR. makanya kita juga mendesak RKUHP ini kepada presiden," terangnya.

"Seharusnya presiden sebagai pengurus negara betul-betul memikirkan dan mempertanggungjawabkan untuk memenuhi hak asasi manusia (HAM)," tegas Citra.(rpi/muu)

Berita Terkait :
1
2
Tampilkan Semua
Topik Terkait
Saksikan Juga
03:23
04:46
05:39
03:03
03:29
02:11
Viral