Pemprov DKI Jakarta Duduki Peringkat Pertama Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri, Capai Rp8,5 Triliun

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen memajukan usaha kecil dan menengah dalam membuat produk lokal untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi.

Komitmen ini diwujudkan dengan mengoptimalkan anggaran belanja barang/jasa bagi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi).

Berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi (Monev) di ICE BSD, Tangerang pada Selasa (29/11/2022).

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo menyampaikan, saat adanya instruksi dari Presiden agar seluruh jajaran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mengoptimalkan 40% anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan PDN dan produk UMK-Koperasi, Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat dengan meningkatkan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMK-Koperasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Kami di Pemprov DKI Jakarta telah membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang tugasnya menyosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan peningkatan PDN di lingkungan Pemprov DKI. Bahkan, sejak tahun 2020, Pemprov DKI sudah mewajibkan belanja makan minum rapat seluruh Perangkat Daerah dan BUMD melalui UMKM binaan Jak Preneur yang terdaftar di platform e-Order. Ini komitmen yang akan terus kami jalankan,” jelas Ratu saat menghadiri Rakor Monev di Jakarta, pada Rabu (30/11/2022). 

Tak hanya berfokus pada belanja pemerintah, Ratu menambahkan, pihaknya juga mendorong pemasaran produk dalam negeri dengan melibatkan produk-produk lokal tersebut dalam berbagai pameran, dari skala nasional hingga internasional. Harapannya, budaya penggunaan produk dalam negeri, khususnya produk UMKM, dapat menjadi bagian dari keseharian warga Jakarta. 

Dalam Rakor dan Monev tersebut, terbukti Pemprov DKI Jakarta menduduki peringkat pertama dengan tingkat realisasi PDN tertinggi.

“Pemprov DKI Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan tingkat realisasi PDN tertinggi yang mencapai Rp 8,5 triliun dengan tingkat realisasi UMK-Koperasi sebesar Rp3,9 triliun.” kata Ratu.

Secara daring, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah bekerja bersama-sama dalam meningkatkan penggunaan PDN dan produk UMK-Koperasi.

Pencapaian penggunaan PDN secara total di Indonesia telah mencapai angka Rp547 triliun atau 44,9% dari APBN/APBD. Hal tersebut menunjukkan belanja PDN sudah semakin meningkat dari 40% yang ditargetkan. (MG8/ree)